Pemerintah Putuskan Kedatangan 500 Tenaga Kerja asal Tiongkok ke Sulawesi Tenggara Ditunda

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah

JAKARTA (global-news.co.id) – Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan menunda rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) Tiongkok ke Konawe, Sulawesi Tenggara sampai menunggu kondisi dalam keadaan normal dan dinyatakan aman.

Kepala Biro Humas Kemnaker R Soes Hindharno, mengatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menginstruksikan kepada Plt Dirjen Binapenta Aris Wahyudi untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait merebaknya polemik rencana kedatangan TKA Tiongkok.

Penundaan ini telah memperhatikan usulan dan aspirasi yang berkembang terkait rencana kedatangan 500 TKA Tiongkok ke Konawe, Sulawesi Tenggara, khususnya pandangan Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara yang telah disampaikan melalui surat resmi.

“Kita putuskan untuk menunda rencana kedatangan 500 TKA sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Selanjutnya kita akan terus berkoordinasi dengan Gubernur dan ketua DPRD Provinsi terkait hal tersebut,” kata Karo Humas Soes dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2020).

Soes menjelaskan, Kemnaker telah memerintahkan PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel yang berencana mendatangkan 500 TKA asal Tiongkok ke Konawe, Sulawesi Tenggara, untuk menunda rencana kedatangannya. Pemerintah berharap, pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga situasi ekonomi dapat segera pulih dan kesempatan kerja semakin terbuka.

Rencana kedatangan 500 TKA Tiongkok di tengah pandemi COVID-19 memicu reaksi banyak kalangan dan menimbulkan polemik. Mereka satu suara menolak kedatangan mereka.

Bahkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Kemenko Marives yang diwakili Jurubicaranya Jodi Mahardi. Ketua PBNU bidang Ekonomi Umarsyah meminta anak buah Luhut Binsar Pandjaitan itu agar berhati-hati dalam melontarkan pernyataan.

Terlebih pernyataan itu adalah mewakili pemerintah. Sedangkan masyarakat Sulawesi Tenggara jelas-jelas menolak. Umar mempertanyakan keahlian apa yang dimiliki oleh TKA Tiongkok itu sehingga begitu diiistimewakan masuk di tengah pandemi wabah dan banyak pekerja lokal kena  PHK.

Ia melihat kualitas tenaga kerja asli Indonesia sudah sangat mumpuni dalam mengelola industri yang lebih strategis daripada smelter yang ada di Sultra itu. “Inferior benar pernyataan itu (Jubir LBP Jodi Mahardi), Stafsus ini tidak sepatutnya bicara itu. Emangnya apa pekerjaannya? Apakah sebodoh dan serendah itu level tenaga kerja kita,” ujarnya .

Menurutnya, tenaga kerja Indonesia sudah mampu mengelola industri yang lebih strategis dan lebih complicated. “Bahkan termasuk buruh untuk pabrik pesawat sudah ada dan siap kok. Apalagi cuma smelter?” tegasnya.

Pria asal Metro Lampung itu, meminta Luhut dan anak buahnya berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Jika pernyataan tenaga lokal dianggap belum mampu maka dapat menyinggung perasaan seluruh bangsa Indonesia. “Jadi hati-hati membuat pernyataan, ini akan memperburuk kondisi Luhut yang sedang disorot kanan kiri,” tuturnya.

Terkait polemik rencana kedatangan 500 TKA Tiongkok itu, menurut Umar solusinya sangat mudah, yakni membatalkan kedatangan TKA yang berasal dari negara pertama ditemukan virus mematikan, Corona baru (COVID-19). “Bagi saya solusinya mudah saja, nggak usah bikin pernyataan aneh-aneh,” ujarnya.

“Wahid kalam (satu kata) batalkan mendatangkan TKA Tiongkok itu. Pasti nanti tidak akan ada gejolak penolakan dari masyarakat Sultra ,” tandasnya.

Sebelumnya, Jubir Menko Marives Jodi Mahardi menyatakan, dari data yang dia miliki, hingga saat ini TKA Tiongkok yang bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel berada di angka 709 orang. Sedangkan total jumlah tenaga kerja lokal sebanyak 11.084 orang.

Rencana kedatangan 500 TKA Tiongkok ini kemudian mendapatkan penolakan dari Forkopimda dan masyarakat Sulawesi Tenggara. Bahkan Ketua DPRD Provinsi Sultra Abdurahman Saleh mengaku jika pemerintah pusat nekat mendatangkan ratusan TKA itu, mereka akan menggelar demo penolakan. jef, tri