KPAI Minta Kemendikbud dan Kemenag Hati-hati dalam Rencana Membuka Sekolah

KPAI terus memantau wacana pembukaan sekolah oleh pemerintah pada 13 Juli 2020. Langkah pembukaan sekolah harus hati-hati dan melibatkan masukan dari ahli epidemiologi.

JAKARTA (global-news.co.id) – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terus memantau wacana pembukaan sekolah oleh pemerintah pada 13 Juli 2020. Langkah pembukaan sekolah harus hati-hati dan melibatkan masukan dari ahli epidemiologi.
KPAI khawatir pembukaan ini akan mengancam kesehatan anak karena penyebaran virus Sars Cov-II di Indonesia masih tinggi.
Berdasarkan data Kementerian kesehatan, ada sekitar 831 anak yang terinfeksi COVID-19. Itu artinya 4% dari jumlah total orang positif COVID-19 di Indonesia yang sudah mencapai 20.796 per 22 Mei 2020.
“Penularan virus yang mewabah itu terjadi melalui kontak dari orang tua dan keluarga terdekat,” ujar Komisioner KPAI Retno Listyarti dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (23/5/2020).
Menurutnya, usia anak yang tertular itu berkisar 0-14 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), ada 129 anak yang meninggal dunia dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Yang menyedihkan, ada 14 anak yang meninggal dengan status positif COVID-19.
“Jumlah tersebut cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Bahkan, ada bayi 1 bulan yang tertular COVID-19 dari orangtuanya,” terang mantan Kepala SMAN 3 Jakarta itu.
Dalam catatan IDAI ada 3.400 anak yang dalam perawatan dengan berbagai penyakit. Dari jumlah itu, ada 584 orang terkonfirmasi positif dan 14 orang meninggal dunia. “Anak-anak tertular COVID-19 itu menunjukan bukti bahwa rumor COVID-19 tidak menyerang anak-anak tidak benar,” tegas Retno.
Melihat data-data di atas, KPAI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk belajar dari negara lain dalam pembukaan sekolah. Beberapa negara membuka sekolah setelah kasus positif COVID-19 menurun drastis bahkan sudah nol kasus.
Itupun masih ditemukan kasus penularan Sars Cov-II yang menyerang guru dan siswa. Peristiwa itu terjadi di Finlandia. Padahal mereka tentu mempunyai sistem kesehatan yang jauh lebih baik. Persiapan pembukaan sekolah harus benar-benar matang. Jika tidak, sekolah bisa jadi klaster baru.
Di Tiongkok, pembukaan sekolah dilakukan setelah tidak ada kasus positif COVID-19 selama 10 hari. “Pembukaan disertai penerapan protokol kesehatan yang ketat. Para guru yang mengajar sudah menjalani isolasi dahulu selama 14 hari sebelum sekolah dibuka,” terang Retno.
Menurut lulusan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu, pemerintah harus melibatkan IDAI dan ahli epidemiologi sebelum membuka sekolah pada tahun ajaran baru. Rencana ini perlu dipersiapkan dan dipikirkan secara matang karena menyangkut keselamatan guru, anak-anak, dan pegawai sekolah.
“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus super hati-hati dan cermat dalam mengambil keputusan membuka sekolah. Keselamatan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama saat pemerintah hendak memgambil kebijakan menyangkut anak,” pungkasnya.
Beberapa organisasi profesi pengajar, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), bersuara sama meminta Kemendikbud tidak tergesa-gesa membuka sekolah. “Dibuka atau tidak, kami berharap harus dievaluasi terus menerus perkembangan dari tren penyebaran COVID-19,” ujar Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi.
Wasekjen FSGI Satriwan Salim mengusulkan tahun ajaran baru tetap dimulai Juli. Jika pandemi COVID-19 masih berlangsung, FSGI menyarankan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Tentu, Kemendikbud harus membenahi sistem PJJ yang banyak dikeluhkan pada semester lalu. “Pemerintah harus bekerja dari sekarang. Jangan kaget-kaget nggak ada listrik,” katanya. dja