Kebijakan Menhub Izinkan Pengoperasian Seluruh Transportasi, Parpol Sebut Sembrono

Menhub Budi Karya Sumadi berencana akan kembali mengoperasikan semua layanan transportasi mulai Kamis (7/5/2020) besok. Kebijakan ini memicu polemik.

JAKARTA (global-news.co.id) — Pemerintah pusat diharapkan tidak mengacak-acak kebijakan pemerintah daerah terkait upaya penanganan pandemi COVID-19 di Tanah Air. Seharusnya, pemerintah pusat dan daerah selaras memprioritaskan keselamatan masyarakat melewati wabah ini.
Begitu ditegaskan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera terkait rencana Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi atas pelonggaran arus transportasi udara, daratndan laut yang akan diterapkan mulai Kamis (7/5/2020). “Ini sekali lagi pemerintah pusat merusak kebijakan pemerintah daerah yang ingin mengendalikan wabah COVID-19. Kebijakan ini membuat pemerintah daerah berpotensi kelabakan mengendalikan kedatangan arus manusia,” kata Mardani Ali Sera, Rabu (6/5/2020).
Menurut anggota Komisi II DPR RI ini, saat ini banyak daerah zona hijau yang berubah menjadi zona merah lantaran adanya arus bolak-balik warga dari satu tempat menuju tempat lainnya. Karena itu, dengan adanya kebijakan Permenhub 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dan Surat Edaran dari Menko Perekonomian itu diyakini akan menimbulkan efek serius. “Pemerintah Pusat perlu mendengar Pemda dengan rendah hati. Ini sembrono dan berbahaya, hentikan wacana ini,” demikian Mardani Ali Sera.
Menhub Budi Karya Sumadi berencana akan kembali mengoperasikan semua layanan transportasi mulai Kamis (7/5/2020) besok. Namun, dengan pembatasan penumpang dan protokol kesehatan yang ketat serta, mudik tetap tidak diperbolehkan oleh pemerintah. “Dimungkinkan semua angkutan udara, kereta api, laut, bus kembali beroperasi dengan catatan harus menaati protokol kesehatan. Rencananya operasinya mulai besok, pesawat dan segala macamnya dengan orang-orang khusus, tapi nggak ada mudik,” kata Budi Karya Sumadi.
Mantan staf pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ossy Dermawan menilai kebijakan Budi Karya itu berbahaya, karena cenderung mementingkan aspek ekonomi dibandingkan aspek kesehatan manusia.
“Kebijakan berbahaya dan cenderung mementingkan aspek ekonomi dibandingkan aspek kesehatan manusia,” tegas Ossy di akun Twitter @OssyDermawan, meretweet tulisan bertajuk “Menhub Izinkan Semua Moda Transportasi Operasi Lagi Besok”.
Senada dengan Ossy, Deputi Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Ricky Kurniawan menegaskan hal itu menjadi ciri dari leadership yang lemah.
“Kebijakan yang membuat rakyat semakin bingung. Inilah ciri dari Leadership yang lemah, semua tidak diperhitungkan dengan seksama dan matang,” tulis Ricky di akun @RicKY_KCh.
Tak hanya itu, Budi Karya juga melontarkan pernyataan kontroversial, yang bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang membedakan antara istilah “mudik” dengan “pulang kampung”.
“Mudik dan pulang kampung itu sama dan sebangun. Jangan buat itu dikotomi. Jadi nggak ada perbedaan,” kata Budi  menjawab pertanyaan Anggota Komisi V Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz pada rapat kerja virtual, Rabu (6/5/2020). Neng mengkritik dua istilah mudik dan pulang kampung yang membingungkan masyarakat.
“Berulang-ulang di sidang kabinet (ditegaskan) jangan pulang kampung, jangan mudik. Jangan menginterpretasikan satu bahasa dengan bahasa lain sehingga membahasakan orang bisa pulang,” katanya. ejo, tri