Dinilai Lamban Tangani Klaster Sampoerna, Pemkot Surabaya Nilai Gubernur Khofifah Keliru

Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya M Fikser saat jumpa pers di ruang Sekretaris Daerah Balai Kota Surabaya, Sabtu (2/5/2020).

SURABAYA (global-news.co.id) — Pemkot Surabaya membantah adanya keterlambatan informasi maupun penanganan COVID-19 yang terjadi di lingkungan karyawan pabrik rokok PT HM Sampoerna Tbk Rungkut Surabaya. Bahkan, Pemkot Surabaya sendiri yang memanggil pihak perusahaan untuk mendorong agar semua karyawannya dilakukan rapid test secara masif.
Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya M Fikser menegaskan, pemerintah kota selalu serius dan cepat dalam mendapatkan semua informasi yang berkembang terkait dengan penyebaran COVID-19. Termasuk kasus COVID-19 pada karyawan PT HM Sampoerna Tbk yang kini menjadi salah satu klaster penyebaran COVID-19 di Jatim.
“Bahwa Pemkot Surabaya tidak pernah terlambat. Ibu Gubenur (Jawa Timur) tidak benar. Awal mulanya pada 2 April yang bersangkutan itu sakit dan berobat ke klinik perusahaan. Pada 9 April 2020 pasien dirujuk di rumah sakit dan pada 13 April pasien melakukan pemeriksaan tes swab di rumah sakit yang berbeda,” kata Fikser saat jumpa pers di ruang Sekretaris Daerah Balai Kota Surabaya, Sabtu (2/5/2020).
Ia menjelaskan, sejak saat itu Pemkot Surabaya mulai melakukan tracing yakni dengan penyelidikan epidemologi di setiap rumah sakit. Bahkan setiap harinya, petugas dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya melakukan pendataan dan pemantauan di setiap rumah sakit terkait perkembangan pasien COVID-19.
“Begitu kita ketahui, pada 16 April Dinkes Kota Surabaya memanggil perusahaan Sampoerna. Jadi bukan perusahaan yang melapor, tapi kami yang memanggil. Kita yang menemukan. Monggo (silahkan) bisa tanya ke Sampoerna,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya ini pun memastikan, pertemuannya dengan pihak perusahaan untuk kedua kalinya pada 27 April 2020 ini pihaknya juga meminta untuk melakukan penutupan sementara perusahaan. Tidak cukup sampai di situ, ia pun juga meminta data nama karyawan untuk dilakukan tracing kembali. “Kita minta datanya by name by address. Supaya kita bisa tracing kembali dan beri intervensi,” tegas Fikser.
Senada dengan itu, Koordinator Bidang Pencegahan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya Febria Rachmanita mengatakan, dalam pertemuannya dengan PT HM Sampoerna itu, dia langsung meminta perusahaan tersebut untuk melakukan rapid test dan mengisolasi mandiri sekitar 500.karyawannya.
“Saat itu puskesmas melakukan tracing dan ditemukan terdapat data kontak erat dengan karyawan. Kita bergitu tahu satu orang sakit langsung kita cari siapa Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dengan Pengawasan (PDP) nya,” kata Febria.
Febria menyebut, setelah dilakukan rapid test, dari 506 karyawan ditemukan 123 karyawan yang hasilnya positif. Kemudian, PT HM Sampoerna melakukan tes lanjutan yakni tes swab PCR  pada Jumat (1/5/2020) kemarin yang dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama dengan kuota sebanyak 48 karyawan. Dari 48 tersebut yang terkonfirmasi sebanyak 30 orang positif. “Kami pun minta Sampoerna yang melakukan isolasi karyawannya di suatu hotel sehingga tidak tertular dengan yang lain,” papar dia.
Tidak berhenti sampai di situ, Kepala Dinkes Kota Surabaya ini juga memastikan, hingga saat ini pemkot melalui puskesmas terus memantau perkembangan pasien, baik yang isolasi mandiri di rumah  maupun hotel dan memberikan berbagai intervensi.
“Tidak benar kalau kami terlambat dalam penanganan.COVID-19. Kami pun mencarikan tempat tidur mereka yang positif dan sudah dapat seratus untuk karyawan Sampoerna. Dan memantau sekitar 200 orang keluarga karyawan,” katanya.

Dinilai Lamban Tangani

Pabrik rokok PT HM Sampoerna Tbk Rungkut 2 Surabaya berpotensi menjadi klaster terbesar penyumbang pasien positif corona di Jawa Timur. Pemkot Surabaya dinilai lambat menangani hal tersebut.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan ada respons yang lambat terkait penanganan awal risiko penularan COVID-19 di pabrik tersebut. Padahal sejak 14 April 2020, pihak perusahaan telah melapor ke Dinkes Surabaya.
“Ini agak terlambat responnya. Tanggal 14 April sudah dilaporkan ke Dinkes Surabaya. Mungkin entah karena tidak detil laporannya, jadi tidak langsung ditindaklanjuti,” kata Khofifah di Gedung Negar Grahadi, Sabtu (2/5/2020).
Khofifah sendiri baru mengetahui kabar tersebut pada Kamis (28/4/2020) sore lalu. Setelah tahu kabar tersebut, Khofifah langsung meminta Ketua Rumpun Kuratif, dr Joni serta Ketua Rumpun Tracing dr Kohar untuk mencari tahu informasi lebih dalam agar memudahkan proses penanganan serta tracing. “Pabrik itu ternyata sudah tidak berproduksi pada 26 April. Saya meminta dokter Kohar berkoordinasi secara intensif melakukan tracing bersama dokter Joni,” kata Khofifah. pur, tri