Defisit APBN 2020 Diproyeksikan Melebar Jadi Rp 1.028,5 Triliun

Menkeu Sri Mulyani

JAKARTA (global-news.co.id) — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali merevisi target defisit APBN 2020 menjadi 6,27 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sebelumnya, dalam Perpres nomor 54 Tahun 2020 sebagai aturan turunan Perppu No. 1 Tahun 2020, target defisit APBN dibatasi di angka 5,07 persen.
“APBN akan defisit Rp 1.028,5 triliun atau 6,27 persen dalam rangka mendorong ekonomi bertahan dalam menghadapi tekanan COVID-19,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferesi pers, Senin (18/5/2020).
Angka defisit pada revisi outlook ini juga lebih dalam dibandingkan target dalam Perpres 54 Tahun 2020 yang mencapai Rp 852,9 triliun. Pelebaran defisit tersebut dilakukan karena meningkatnya pembiayaan anggaran dan berkurangnya pendapatan.
Pendapatan negara diprediksi turun dari Rp 1.760,9 triliun menjadi Rp 1.691,6 triliun karena perluasan insentif perpajakan dari pemerintah.
Adapun rinciannya, pendapatan perpajakan turun dari Rp 1.462,6 triliun menjadi Rp 1.404,5 dan PNBP Rp 297,8 triliun menjadi Rp 286,6 triliun.
Sementara itu belanja negara diperkirakan naik dari Rp 2.613,8 triliun menjadi Rp 2.720,1 triliun. Rinciannya, belanja pusat naik dari Rp 1.851,1 triliun menjadi Rp 1.959,4 triliun dan Transfer ke daerah dana dana desa (TKDD) naik dari Rp 760,7 triliun menjadi Rp 762,2 triliun
“Kami akan lakukan revisi Perpres dan akan segera kami sampaikan ke Komisi XI dan Badan Anggaran,” pungkas Sri Mulyani

Tambah Anggaran PEN
Sri Mulyani juga menyebut pemerintah menambah anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Rp 491,55 triliun sebesar Rp 641,17 triliun. Penambahan itu dilakukan untuk mengakselerasi penanganan masalah ekonomi akibat dampak pandemi virus corona di kuartal II hingga akhir 2020.
” COVID-19 ini nggak bisa diajak negosiasi, bisanya mitigasi dan kelola. Kami harus jaga daya tahan ekonomi dalam hal ini, daya tahan masyarakat,” katanya.
Sekitar Rp 172,1 triliun dari total anggaran tersebut akan dialokasikan untuk mendorong konsumsi yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 37,4 triliun, sembako sebesar Rp 43,6 triliun, bantuan sosial (bansos) di Jabodetabek Rp 6,8 triliun, bansos luar Jabodetabek Rp 32,4 triliun, Kartu Prakerja Rp 20 triliun, diskon tarif listrik Rp 6,9 triliun, serta logistik/pangan dan sembako Rp 25 triliun.
Selain itu, ada pula anggaran Rp 123,01 triliun yang digelontorkan untuk insentif perpajakan kepada UMKM, dunia usaha dan masyarakat; serta Rp 34,15 triliun untuk subsidi bunga kepada UMKM, dunia usaha serta masyarakat.
Selanjutnya, ada pula subsidi bahan bakar nabati untuk program B-30 sebesar Rp 2,78 triliun. Dana tersebut akan diberikan untuk menambal kekurangan pembiayaan BPDPKS yang totalnya mencapai Rp 3,54 trilun.
Ada pula pembayaran kompensasi untuk Pertamina masing-masing Rp 45 triliun dan PLN Rp 45,42 triliun. Anggaran kompensasi yang totalnya mencapai Rp 90,4 triliun tersebut, kata Sri Mulyani, sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Anggaran PEN lainnya adalah tambahan belanja kementerian/lembaga dan sektoral mencapai yang mencapai Rp 65,10 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain diperuntukkan bagi sektor pariwisata sebesar Rp 3,8 triliun, perumahan sebesar Rp 1,3 triliun dan cadangan stimulus fiskal lainnya Rp 60 triliun.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan untuk pemerintah daerah sebesar Rp 15,1 triliun terdiri dari cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp 9,1 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi Rp 5 triliun, dan penyediaan fasilitas pinjaman ke daerah Rp 1 triliun.
Selanjutnya, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 6 triliun untuk kredit modal kerja baru bagi UMKM dan Rp 25,27 triliun Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN.
PMN tersebut diberikan kepada PT PLN sebesar Rp 5 triliun, Hutama Karya sebesar Rp 11 triliun, Bahan Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 6,27 triliun, Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp 2,5 triliun, dan Indonesia Tourism Development Corporation sebesar Rp 500 miliar.
Pemerintah juga memberikan dana talangan (investasi) untuk modal kerja kepada BUMN diantaranya Garuda Indonesia sebesar Rp 8,5 triliun, Perumnas Rp 650 miliar, PT KAI Rp 3,5 triliun, PTPN Rp 4 triliun, dan Krakatau Steel Rp 3 triliun sehingga totalnya mencapai Rp 19,65 triliun.
Terakhir, pemerintah juga menempatkan dana di perbankan untuk restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp 87,59 triliun. jef