JAKARTA (global-news.co.id)- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total utang pemerintah per Maret 2020 mencapai Rp 5.192,56 triliun. Utang ini bertambah lebih dari Rp 400 triliun dari posisi akhir tahun lalu sebesar Rp 4.779,28 triliun.
Dengan perkembangan ini, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto bahkan mencapai 32,12%. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan terus menjalankan strategi pengelolaan pembiayaan utang secara hati-hati dan terjaga.
“Ke depan, postur pembiayaan akan berubah seiring dengan menggenjot pendapatan yang tertekan dan belanja yang tumbuh,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Minggu (19/4/2020).
Dia menjelaskan, pada tahun ini realisasi pembiayaan utang hingga akhir Maret mencapai Rp76,48 triliun, turun 57,17%. Secara rinci realisasi ini berasal dari SBN sebesar Rp 83,9 triliun dan realisasi pinjaman sebesar negatif Rp 7,42 triliun.
“Realisasi pembiayaan APBN melalui utang hingga Maret 2020 juga mengalami penurunan sebesar 57,17% jika dibandingkan realisasi pada periode tahun sebelumnya. Penurunan tersebut juga didorong oleh adanya tekanan di pasar keuangan pada bulan Maret,” katanya.
Sebagai informasi, utang pemerintah masih didominasi dalam bentuk surat berharga negara yang mencapai Rp 4.292,73 triliun atau 82,67% dari total utang pemerintah. Ini terdiri dari SBN domestik Rp 3.036,96 triliun dan SBN valas Rp1.255,77 triliun. Adapun SBN domestik berupa surat utang negara mencapai Rpb2.520 triliun dan surat Rp 516,96 triliun. Kemudian SBN valas berupa SUN tercatat sebesar Rp 1.006,99 triliun dan SBSN Rp 248,78 triliun.
Sementara itu, sebanyak Rp 899,83 triliun atau 17,33% dari total utang pemerintah dalam bentuk pinjaman. Secara lebih rinci, pinjaman dalam negeri sebesar Rp 10,23 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 889,6 triliun. jef, sin