Untungkan Lembaga Penyelenggara, PKS Sebut Kartu Prakerja Tak Tepat Sasaran

Handi Risza

JAKARTA (global-news.co.id) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kebijakan Kartu Prakerja tidak efektif untuk kondisi saat ini, dan kurang tepat sasaran. Anggaran yang sudah digelontorkan untuk membiayai kartu ini dinilai tidak banyak memberikan manfaat bagi pekerja informal atau formal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak virus corona.
“Bagaimana mungkin, jenis pelatihan yang diberikan umumnya soft skill secara online, seperti menulis konten, make up, berbicara di depan publik, buat web design, bagaimana naik jabatan dan lain-lain. Jelas tidak ada hubungannya dengan lima sektor terdampak, transportasi online, konstruksi, pariwisata, industri dan UMKM, jadi artinya jaka sembung naik ojek, nggak nyambung jek,” ujar Juru Bicara PKS Handi Risza, Jumat (17/4/2020).
Dia mengungkapkan, anggaran yang dikeluarkan untuk program Kartu Prakerja juga tidak sedikit. Total anggaran program ini mencapai Rp 20 triliun.
Biaya bantuan pelatihan sebesar Rp 1.000.000 per peserta dengan target peserta 5,6 juta orang, maka biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp 5,6 triliun.
“Angka ini jelas tidak bisa diterima, cost per unit yang diberikan adalah cost profesional, sehingga jika 5,6 juta peserta mengakses mereka, maka keuntungan yang diterima oleh lembaga penyelenggara tersebut besar sekali, tetapi di sisi lain harga yang harus ditanggung oleh negara sebesar Rp 5,6 triliun,” tuturnya.
Dia menduga kebijakan tersebut memiliki kepentingan beberapa pihak tertentu yang menjadi bagian dari kekuasaan. Menurut dia, itu menjadi preseden kurang baik dalam menajemen pengelolaan bencana. “Masih banyak program-program yang bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah bencana virus COVID-19, apalagi jika semuanya dibiayai oleh utang yang dilakukan oleh pemerintah,” katanya.
Di samping itu, kata dia, kebijakan Kartu Prakerja dinilai menjadi salah satu bukti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID 19 telah menjadi tameng sangat efektif untuk melindungi kebijakan pemerintah tanpa harus melalui pembahasan di DPR.
“Inilah yang menjadi kekhawatiran kami selama ini, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan tanpa harus melalui proses pembahasan di DPR,” tuturnya.

Demokrat Sebut Mirip Kus

Sebelumnya anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Irwan mengkritik program Kartu Prakerja dalam bentuk pelatihan daring kepada warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus corona seperti sebuah kuis.

Irwan

Irwan menyatakan heran dengan langkah pemerintah yang lebih memilih membuat pelatihan daring melalui sejumlah aplikasi digital, dibandingkan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah ada di daerah. “Pelatihan online nggak nyambung, kan selama ini pemerintah sudah punya BLK, kayak kuis-kuisan saja,” kata Irwan.

Irwan meminta pemerintah membatalkan rencana menggelar program Kartu Prakerja kemudian mengalihkannya ke program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurutnya, program BLT akan berjalan lebih efektif dan lebih dibutuhkan masyarakat yang terdampak penyebaran virus corona.

“Langsung BLT, karena kenyataannya rakyat masih banyak belum dapat bantuan padahal mereka disuruh di rumah saja, kayak tenaga kerja di mal dan kantor yang dirumahkan, gaji disetop,” ucap anggota Komisi V DPR RI itu.

Irwan menyatakan bahwa Kartu Prakerja sebenarnya sebuah program yang bagus. Namun, lanjutnya, program tersebut tidak relevan dan tidak efektif di tengah situasi penyebaran virus corona seperti saat ini.

Irwan menegaskan jika pemerintah mengubah program Kartu Prakerja ke BLT merupakan langkah yang lebih bijaksana dari Jokowi.

“Niatnya bagus, kalau nggak ada corona bagus. Tapi dengan situasi seperti ini, nggak efektif, kalau dikonversi ke BLT langsung justru efektif,” ujar politikus asal daerah pemilihan Kalimantan Timur tersebut.

Pemerintah memutuskan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk program Kartu Prakerja. Dari total anggaran itu, sebesar Rp 5,6 triliun digunakan untuk biaya pelatihan, dana insentif sebesar Rp 13,45 triliun, dana survei Rp 840 miliar, dan dana PMO Rp 100 juta.

Pemerintah kemudian menunjuk delapan perusahaan sebagai mitra Kartu Prakerja, seperti Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker.

Pemerintah menargetkan 5,6 juta orang penduduk menjadi penerima Kartu Prakerja. Mereka akan mendapatkan dana bantuan pelatihan Rp 1 juta, penuntasan pelatihan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan, dan Rp 150 ribu untuk survei kebekerjaan.

Ketua Umum Pimpinan GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas juga  menilai program Kartu Prakerja dalam bentuk pelatihan online kepada warga yang kehilangan pekerjaan akibat virus corona tak tepat dan tidak efektif. Pelatihan seperti itu dinilai hanya untuk membuang-buang anggaran.

Ia mengatakan rakyat, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan, saat ini lebih membutuhkan bantuan langsung untuk mereka bertahan hidup.

“Rakyat dan karyawan yang kehilangan pekerjaan saat ini butuh bantuan untuk hidup, bahan makanan, bukan pelatihan online,” kata pria yang akrab disapa Gus Yaqut dalam keterangan tertulis. jef, tri, sin, ins