Tak Laku Jual Ikan, Nelayan di Kepulauan Dapat Bantuan Pemprov Jatim Rp 600 Ribu per KK

Dok
Hasil tangkapan nelayan di Sumenep. Di tengah pandemi COVID-19, ikan tidak laku dijual di pasar karena anjloknya daya beli masyarakat. Kalaupun bisa dijual harganya sangat murah.

SURABAYA (global-news.co.id)– Di tengah pandemi COVID-19, nasib nelayan sangat memprihatinkan, khususnya yang ada di kepulauan. Ini karena ikan yang sudah didapatkan di lautan ternyata tidak laku dijual di pasar. Kalaupun bisa dijual harganya sangat murah.
Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar menegaskan sebagai anggota dewan yang berasal dari Dapil Madura dan kepulauan yang rata-rata warganya bermata pencaharian sebagai nelayan, dia mengetahui jika kondisi para nelayan sangat memprihatinkan. Sementara modal yang dikeluarkan untuk melaut menghabiskan dana Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu untuk sewa perahu kecil. Belum lagi keperluan untuk beli solar dan makanan selama melaut. Sementara untuk kapal besar yang mencari ikan di laut selama berbulan-bulan, uang yang dibutuhkan lebih besar laguli, sampai Rp 10 juta.
“Sementara ketika sampai di daratan, ikan yang terjaring tidak laku dijual. Daya beli masyarakat turun signifikan imbas dari wabah corona. Kalaupun ada yang membeli, harganya sangat rendah. Begitu juga kalau ikan diasinkan juga tak ada yang beli,” tegas pria asli Sumenep ini, Kamis (30/4/2020).
Untuk membantu para nelayan rencananya Sabtu (2/5/2020) ini, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akan menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)  senilai Rp 600 ribu per KK nelayan. Diharapkan BLT ini bisa membantu para petani dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan makan selama tak melaut.
Selain itu, pihaknya juga berharap penutupan Pelabuhan Kamal oleh Dishub Jatim dengan melarang kapal ASDP melayani penyeberangan bisa ditinjau ulang. Mengingat rata-rata truk yang menyeberang melalui Pelabuhan Kamal tersebut banyak membawa komoditas pangan untuk warga kepulauan.
“Seharusnya kebijakan tersebut ditinjau kembali. Jujur masyarakat kepulauan semua bergantung kiriman pangan dari  Surabaya. Jika tidak ada pengecualian, maka warga kepulauan bisa mati semua karena mengalami krisis pangan, ” sindir Iskandar. cty