Rapim PKS Jatim Fokuskan Penanganan COVID-19 dan Dampak Sosial Ekonomi

Irwan Setiawan

SURABAYA (global-newds.co.id) — Melihat kondisi masyarakat akibat dampak ekonomi yang begitu hebat, dalam Rapim DPW PKS Jatim secara darling (online) difokuskan pada bantuan ekonomi.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Umum DPW PKS Jatim Irwan Setiawan yang diikuti oleh 38 kab/kota se-Jatim.
Irwan Setiawan dalam sambutannya menanyakan kabar para pengurus dan kader se -Jawa Timur. “Alhamdulillah laporan dari seluruh Ketua DPD, pengurus dan kader dalam kondisi sehat dan mematuhi protokol COVID-19 sebagaimana arahan partai,” ujar Irwan, Sabtu (4/4/2020).
Rapim dengan agenda tunggal berupa penanganan dampak COVID-19 itu diawali dengan paparan aksi Genta (Gerakan Tanggap Bencana) COVID-19 di masing-masing DPD. “Semuanya melaporkan sudah melaksanakan aksi berupa mitigasi pengurus dan kader, pemberian bantuan APD kepada tenaga medis, dan penyemprotan disinfektan terutama untuk tempat ibadah, pesantren dan sekolah. Kami ingatkan bahwa untuk setiap aksi agar melaksakan protokol pencegahan dengan ketat,” terang Irwan.
Selain aksi mandiri, Rapim juga menyepakati untuk mengawal kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menangani wabah COVID-19. “Kita sepakat perlu komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, terutama melalui anggota DPRD. Pertama, agar pemda memberi perhatian kepada keamanan dan keselamatan tenaga medis dengan mencukupi kebutuhan APD dan fasilitas lainnya. Kedua, mengkaji opsi karantina wilayah bagi 21 daerah yang menjadi zona merah. Ketiga, melaksanakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan warga yang terdampak langsung secara ekonomi seperti para pekerja di sektor informal dan UMKM. JPS Daerah berupa bahan pokok atau BPNT atau skema lainnya, harus segera dilaksanakan,” jelas Kang Irwan, panggilan akrabnya.
Untuk melaksanakan tiga poin besar tadi, lanjutnya, perlu ada realokasi APBD. “Karena itu kami sepakat mendorong seluruh pemda di Jatim melakukan realokasi APBD bukan hanya dari pos belanja pegawai seperti kunker dan lain-lain, tapi bisa lebih fundamental. Jika perlu anggaran pembangunan fisik dialokasikan untuk upaya penanganan wabah ini. Pemprov misalnya, sudah alokasikan Rp 2, 384 triliun. Ini perkembangan yang bagus dari sebelumnya hanya Rp 260 miliar. Kami tugaskan kepada anggota dewan PKS untuk melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Pemprov Jatim agar dana ini dapat tepat sasaran,” paparnya.
Dalam Rapim tersebut juga dilaporkan oleh para Ketua DPD perihal para anggota dewan PKS di masing-masing daerah yang sudah melakukan potong gaji untuk dialokasikan bagi aksi penanggulangan COVID-19.
Di sesi akhir, Rapim menyepakati untuk terus mengintensifkan edukasi stay at home guna mencegah semakin meluasnya wabah. Selain kepada kader dan pengurus partai hingga tingkat DPC,  juga kepada masyarakat luas terutama yang berada di zona merah. Di samping karantina mandiri dengan stay at home, menjaga kesehatan dan kebugaran, membangun semangat saling membantu untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat wabah corona ini. “Semangat kebersamaan, ukhuwah islamiyah, kegotongroyongan, yang menjadi ciri masyarakat kita, menjadi modal sosial bagi kita untuk keluar dari situasi ini,” pungkasnya.ani