Kusnadi: Gubernur Tak Perlu Tergesa-gesa Siapkan Pj Kepala Daerah di 19 Kab/Kota di Jatim

SURABAYA (global-news.co.id) — Pembentukan Pj atau Plt tidak terlalu mendesak dilakukan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meski ada kabar penundaan pilkada serentak di Jatim pada 23 September 2020 akibat wabah COVID-19. Mengingat sesuai data yang ada hampir sebagian besar masa jabatan kepala daerah di 19 kab/kota di Jatim berakhir pada 2021.

 

Kusnadi

Ketua DPRD Jatim Kusnadi menegaskan pembentukan Pj dilakukan jika sebelum pilkada digelar jabatan mereka habis. Namun dari data yang ada rata-rata kepala daerah di 19 kab/kota berakhir masa jabatannya sampai 2021.

“Intinya tidak perlu ada Pj. Kecuali jika masa jabatan kepala daerah tersebut habis sebelum pelaksanaan pilkada untuk mengisi kekosongan kepala daerah,”tegas pria yang juga Ketua DPW PDIP Jatim ini, Rabu (15/4/2020).

Meski demikian ada mekanisme yang harus dipenuhi dalam pembentukan Pj. Di mana Mendagri akan resmi bersurat kepada kepada daerah yang habis masa kerjanya. Selanjutnya Mendagri minta gubernur untuk mencari Pj, setelah itu namanya dikirimkan ke Mendagri lagi.  “Intinya di sini dewan tidak ikut cawe-cawe. Semua itu urusan gubernur dan Mendagri,”papar Kusnadi.

Selanjutnya gubernur menyerahkan dua nama ke Mendagri untuk ditunjuk sebagai Pj. Setelah itu dilakukan pelantikan oleh gubernur. Karena itu gubernur tak perlu tergesa-gesa menunjuk Pj Kepala Daerah di Jatim.

Untuk diketahui pemerintah dan Komisi II DPR RI resmi menyetujui pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020. Sebelumnya gelaran Pilkada itu ditunda dari yang semula dijadwalkan 23 September 2020 akibat wabah virus corona (COVID-19) di Indonesia.

Keputusan itu diambil saat Komisi II menggelar rapat kerja dengan KPU, Bawaslu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan DKPP dalam sambungan jarak jauh, Selasa (14/4/2020). ani, cty