Banyak Warga Tak Terima Bantuan, DPRD Jatim Desak Bentuk Pos Pengaduan

Lilik Hendarwati

SURABAYA (global-news.co.id) —  Masih banyak warga yang terdampak COVID-19  belum menerima bantuan baik dari pemkot/pemkab hingga Pemprov Jatim, kondisi ini menjadi atensi DPRD Jatim. Karena itu wakil rakyat ini mendesak dibentuk pos pengaduan yang dikhususkan untuk mengadukan masalah yang ada di masyarakat mulai soal penerimaan sembako hingga debt collector yang mengejar-ngejar tagihan mereka.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Lilik Hendarwati menegaskan jika alasan didirikannya pos pengaduan selain dewan ingin mengetahui seberapa besar masyarakat yang belum mendapatkan bantuan baik berupa sembako atau BLT (Bantuan Langsung Tunai), sekaligus membantu Satgas COVID-19 untuk mengetahui wilayah mana yang belum terjangkau bantuan dari pemerintah.

“Jujur desakan kami agar membuat semacam posko pengaduan rakyat untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang selama ini miskin informasi agar pemerintah tahu wilayah mana yang belum digelontor bantuan. Kasihan rakyat yang saat ini tengah kelaparan akibat tidak bisa mencari nafkah dan tidak punya uang. Sifatnya pengaduan ini untuk warga se- Jatim,” kata politikus PKS ini, Rabu (29/4/2020).

Hasil pengaduan ini nantinya akan dikonsultasikan ke gubernur untuk menjadi perhatian. Selanjutnya  diteruskan ke masing-masing kabupaten/kota di Jatim untuk ditindaklanjuti.

Ditambahkannya dalam kondisi pandemi corona seperti ini memang tidak ada yang harus disalahkan. Tapi di sisi lain pihaknya ingin cari formula agar bantuan dari pemerintah bisa sampai ke  tangan rakyat yang membutuhkan.

Dia lantas mencontohkan di wilayah Dapil 1 yaitu Surabaya,  banyak  RT dan RW yang menolak untuk menyalurkan bantuan, karena jumlahnya tidak sesuai dengan warga yang terdampak. “Daripada digebuki dan dipisuhi warga, mending bantuan yang ada diserahkan langsung oleh pemerintah melalui Dinsos,”lanjut politisi alumnus ITS ini.

Begitupula dengan bantuan berdasar by name by address juga terindikasi dobel dengan bantuan lain.  Alias tak tepat sasaran. Karena itu pihaknya berharap ada data yang rigit yang dipegang Satgas COVID-19 yang itu menjadi acuan saat menyalurkan bantuan. Dengan begitu tak ada lagi kecurigaan dan meminimalisir adanya gontok-gontokan di tingkat bawah.

Dia mengakui saat ini bantuan sembako yang diterima masyarakat banyak dari bantuan perusahaan lewat program CSR. Sementara bantuan murni dari pemerintah belum ada.

Untuk diketahui Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,384 triliun untuk penanganan pandemi virus corona baru atau COVID-19 di Jawa Timur. Anggaran yang berasal dari refocusing kegiatan dan realokasi tersebut dialokasikan untuk penanganan COVID-19, baik sektor promotif, preventif, kuratif, tracing, hingga untuk menanggulangi dampak sosial ekonomi. Anggaran tersebut, setara dengan 6,79 persen APDB Jatim 2020 yang sebesar Rp 35,1 triliun. cty