JAKARTA (global-news.co.id) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang pembatalan Ujian Nasional (UN) tahun 2020. Langkah ini bisa diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap penyebaran virus corona atau COVID-19. UN tahun ini akan diikuti oleh 8,3 juta siswa di seluruh Indonesia.
Selain pembatalan, Jokowi juga membuka dua opsi lain yakni penundaan pelaksanaan UN atau tetap menjalankan UN sesuai jadwal. Presiden meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi terkait untuk mempertimbangkan ketiga opsi yang disodorkan demi kebaikan para siswa.
“Harus segera diputuskan dan ada tiga opsi yang dapat kita pilih. Apakah UN ini tetap dilaksakan, yang pertama. Kedua, UN ditunda waktunya. Atau yang ketiga ditiadakan sama sekali,” jelas Jokowi dalam sambutan rapat terbatas, Selasa (24/3/2020).
Apapun kebijakan terkait UN yang akan diambil, jelasnya, harus mengedepankan hak para murid untuk mengikuti ujian. “Jangan sampai merugikan hak dari 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti UN yang diadakan,” kata Presiden.
Sebelumnya, DPR dan Kemendikbud disebut telah sepakat untuk meniadakan UN tahun ini. Kesepakatan itu didasarkan atas penyebaran COVID-19 yang kian masif. Padahal, berdasarkan jadwal, UN SMA harus dilaksanakan pada 30 Maret. Begitu juga UN SMP yang harus dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang.
“Dari hasil rapat konsultasi DPR dan Kemendikbud, disepakati pelaksanaan UN SMP dan SMA ditiadakan untuk melindungi siswa dari COVID-19,” ujar Syaiful dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/3/2020).
Sementara itu Pengamat Pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jejen Musfah mendukung langkah yang telah diambil oleh DPR dan Kemendikbud dalam meniadakan UN. Menurutnya, meski pemerintah sudah mengimbau agar proses belajar-mengajar dilakukan di rumah namun hal tidak efektif apalagi memaksakan untuk dilakukan UN.
“Saya setuju karena tidak semua siswa belajar efektif di rumah dan tidak semua guru mengajar efektif jarak jauh karena keterbatasan kompetensi dan fasilitas belajar jarak jauh. Juga karena tidak mudah belajar dan kerja di rumah bagi siswa dan guru,” ujar Jejen.
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) inipun merekomendasikan agar dana UN yang tidak terpakai bisa dialokasikan untuk penanggulangan wabah virus corona. “Dana UN dialihkan untuk penanggulangan wabah corona,” tandasnya.
Nantinya untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat dilakukan secara online baik dengan persyaratan yang sudah diatur oleh Kemendikbud ataupun dengan tes pengganti UN. “PPDB online syaratnya, jarak rumah, nilai rapor, prestasi dan bisa juga tes atau opsional,” katanya. ejo, rep, sin