Gubernur Khofifah Tinjau Realisasi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Madiun

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyapa masyarakat saat meninjau realisasi penggunaan dana desa di Kabupaten Madiun, Senin (2/3/2020).

MADIUN (global-news.co.id) — Kabupaten Madiun menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang berhasil mencairkan dana desa 100 persen di tahap satu di akhir Januari untuk tahun anggaran 2020.

Bahkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadikan Kabupaten Madiun sebagai best practice atau percontohan atas smart perencanaan pembangunan desa yang sudah dilakukan.

Untuk itu, guna mengawal pencairan dan pengelolaan dana desa di Kabupaten Madiun, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung proses realisasi penggunaan dana desa di dua desa sekaligus di Kabupaten Madiun, Senin (2/3/2020).

Desa pertama yang ditinjau yaitu Desa Sidomulyo. Desa ini mendapatkan total dana desa senilai Rp 754 juta. Di pencairan tahap pertama, pembangunan fisik dilakukan untuk membangun kios desa dengan total anggaran Rp 272 juta melalui sistem padat karya tunai atau cash for work. Pembangunan dilakukan dengan pembongkaran kios lama dan pengerjaan kios baru dan melibatkan sebanyak 90 tenaga kerja yang berasal dari masyarakat desa.

“Dari total anggaran dana desa Jawa Timur senilai Rp 7,654 trlliun, di tahap satu sudah cair sekitar Rp 3 triliun, kita ingin memastikan bahwa penggunaannya tahap pertama adalah untuk padat karya tunai atau cash for work,” kata Khofifah.

Pasalnya dengan cash for work, maka penghasilan masyarakat di pedesaan akan meningkat. Dengan begitu adanya dana desa ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Tak hanya di Desa Sidomulyo, penggunaan dana desa untuk cash for work juga dilakukan di Desa Pule. Desa kedua yang ditinjau oleh Khofifah ini juga mengerahkan masyarakatnya untuk mengerjakan proyek infrastruktur desanya. Tepatnya untuk pengerjaan perluasan area wisata kampung ceria Taman Pule.

Total ada sebanyak 99 tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar yang dipekerjakan untuk mengurug atau meratakan tanah di kawasan wisata desa tersebut. “Ketika saya mendengar bahwa Kabupaten Madiun satu-satunya di Indonesia yang sudah bisa menyelesaikan proses pencairan dana desa tahap satu seratus persen, saya segera meminta bupati untuk menjelaskan rahasianya dan dishare saat rakor yang juga dihadiri oleh Menteri Desa PDTT,” kata Khofifah.

Sebab apa yang dilakukan Kabupaten Madiun ini sejalan dengan arahan yang sering ditekankan oleh Presiden RI Joko Widodo. Yaitu agar setiap daerah melakukan percepatan pencairan dana desanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tingkat desa.

Terlebih saat ini ada trade war dan juga merebaknya virus corona, yang tentunya berdampak pada ekonomi, perdagangan, industri dan pariwisata. Oleh sebab itu agar ekonomi di desa tidak menurun, dana desa didorong percepatan pencairannya dengan prioritas cash for work, agar daya beli masyatkat desa tak menurun.

“Harapannya ketika Kabupaten Madiun menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang sudah bisa mencairkan dana desanya seratus persen pada 30 Januari 2020, maka ini kemudian bisa dijadikan best practice,” lanjut gubernur yang juga mantan Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan ini.

Benar saja Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar yang menyaksikan penjelasan smart perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Madiun merasa bahwa apa yang dilakukan Pemkab Madiun layak untuk diadopsi dan diterapkan di desa desa lain di Indonesia tanpa menghilanglah indentitas Kabupaten Madiun. “Maka Best practice yang berhasil dilakukan Kabupaten Madiun saya rasa butuh untuk kita sampaikan ke daerah lain, serta bahwa cash for work sudah berjalan di Kabupaten Madiun,” kata Khofifah.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Desa

Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Sawahan Setyo Margono mengatakan bahwa dana desa yang didapatkan dari pemerintah memang direncanakan secara detail. Dalam proses perencanaan, desa melibatkan warga guna menjaring apa yang menjadi kebutuhan mendesak untuk kemudian dijadikan prioritas. “Yang saat ini mendesak ya pembangunan kios desa ini. Yang sekaligus sesuai dengan arahan untuk melakukan padat karya tunai, kita berdayakan warga desa yang tak mampu untuk mengerjakan infrastuktur fisiknya. Warga desa jadi punya punghasilan,” katanya.

Dikatakan Setyo, warga yang bekerja membangun fisik proyek mendapatkan upah dari dana desa mulai Rp 75 ribu hingga Rp 85 ribu perharinya. Jika pengerjaan ini rampung dalam waktu dua pekan maka tentu akan menjadi tambahan penghasilan yang cukup lumayan bagi warga desa.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Pule Kecamatan Sawahan Anton. Ia mengatakan di tahap 1 ini ada Rp 225 juta yang sudah cair. Dari jumlah itu yang digunakan untuk pengembangan wisata dialokasikan sebanyak Rp 110 juta. Dari jumlah tersebut Rp 32 juta di antaranya digunakan untuk padat karya tunai atau cash for work.

“Untuk pengerjaan wisata desa ini kami melibatkan 99 tenaga kerja dari masyatakat. Tentunya ini sangat membantu warga ya karena mereka bisa dapat pekerjaan dan penghasilan tambahan,” katanya.

Dana desa menurutnya juga sangat mendorong ekonomi desa. Terbukti dengan dana desa mereka bisa membangun desa wisata hingga membangkitkan UMKM dengan mendirikan kios kios desa. nas