Gubernur Diminta Instruksikan OPD Sisihkan Anggaran untuk Bantu Ekonomi Warga Jatim

M Khulaim

SURABAYA (global-news.co.id) –Pemotongan anggaran DPRD Jatim sebesar Rp 100 miliar ditambah dengan dana tak terduga sebesar Rp 260 miliar diharapkan dapat menjadi contoh bagi semua OPD di Jatim dalam melakukam gerakan serupa.
Karenanya anggota FPAN Jatim M Khulaim mendesak Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk menginstruksikan kepada semua OPD di lingkup Pemprov Jatim mengalokasikan anggarannya untuk membantu secara ekonomi kepada warga pasca ada keputusan tinggal di rumah ( sosial distancing) guna memutus mata rantai penyebaran virus corona baru atau COVID-19.
“Saya yakin secara ekonomi warga Jatim tidak terlalu terdampak pasca keputusan pemerintah yang melarang warganya beraktivitas di luar rumah. Apalagi dana yang dialokasikan dewan untuk membantu penanganan ekonomi rakyat selama wabah COVID-19 sebesar Rp 360 miliar. Kalau ini ditambah dengan efisiensi OPD se-Jatim, saya yakin di Jatim tidak akan ada yang namanya kelaparan,” lanjut politisi PAN asal Dapil Sidoarjo ini usai terjun di masyarakat saat reses, Selasa (31/3/2020).
Ditambahkannya, saat ini hampir seluruh masyarakat Jatim kehilangan mata pencaharian akibat ada larangan melakukan aktivitas di luar rumah. Sementara di satu sisi, mereka harus menghidupi keluarganya, Sementara mereka sudah tidak punya uang lagi. Solusinya yaitu pemerintah harus memberikan dana kompensasi bagi tiap kepala keluarga.
“Saya yakin dengan kita bersatu untuk memerangi wabah ini, pastilah kesulitan ekonomi yang dialami warga selama wabah corona akan segera teratasi,”paparnya.
Seperti diketahui,  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa  mengakui butuh tambahan dana yang besar untuk menunjang program social safety need, cash for work maupun pelaku UMKM terdampak COVID-19.
“Dana yang sudah fix itu baru Rp 264 miliar, kita membutuhkan tambahan yang lebih besar lagi untuk bisa melakukan berbagai program terkait dengan social safety need, program cash for work dan terkait dengan pelaku-pelaku UMKM yang terdampak,” ujar Gubernur Jatim saat rilis update sebaran COVID-19 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (30/3/2020).
Masih di tempat yang sama, Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak menjelaskan bahwa sesuai arahan gubernur untuk penanganan dampak sosial ekonomi virus corona, pihaknya sudah membuat estimasi berapa pekerja yang akan terdampak dari sektor-sektor yang paling terdampak yaitu perdagangan, pengolahan, transportasi dan akomodasi mamin.
Kendati demikian pihaknya masih terus melakukan validasi di masing-masing sektor yang paling terdampak tersebut. Estimasinya, kata Emil mencapai 3,88 juta pekerja. Dari angka ini ada yang sudah terkaver dalam BPNT (Bantuan Penerima Non Tunai) dan ada yang belum terkaver.
“Sesuai arahan Bu Gubernur, kita akan mematangkan bagaimana kebijakan kita terhadap yang belum terkaver dalam BPNT. Bahkan ini juga sedang kita koordinasikan juga persisnya dengan BPS yang telah membedah angka pekerja sektor formal, informal, berusaha sendiri dan bekerja untuk orang lain,” ungkap mantan Bupati Trenggalek ini. ani