Wapres Minta Penyaluran Dana Desa Dipercepat

Untuk mempercepat penyaluran Dana Desa, pemerintah berencana menyalurkan dana desa langsung ke rekening desa (RKUDes). Dalam masa transisi ini, penyaluran sampai Februari 2020 baru mencapai Rp 538 miliar di 1.295 desa.

JAKARTA (global-news.co.id) – Penyaluran Dana Desa mendapat perhatian khusus dari Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dalam rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang digelar di kantor Jalan Kebon Sirih Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Wapres Ma’ruf Amin menyadari bahwa sampai saat ini masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi penyaluran Dana Desa. “Saya berharap agar para menko dan menteri berkoordinasi mempercepat penyaluran Dana Desa tahap I 2020,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Seperti diketahui, untuk mempercepat penyaluran Dana Desa, pemerintah berencana menyalurkan dana desa langsung ke rekening desa (RKUDes). Dalam masa transisi ini, penyaluran sampai Februari 2020 baru mencapai Rp 538 miliar di 1.295 desa. Angka ini dinilai sangat jauh dibandingkan Rp 4,67 triliun pada Februari 2019.

Rapat itu juga membahas penyelesaian pembayaran penghasilan tetap kepala desa (Siltap). Wapres meminta agar Kemendagri dan Kemenkeu berkoordinasi untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran penghasilan tetap kepala desa. Kemendagri juga diminta agar memperbaiki pencatatan jumlah dan status desa. Selain itu Wapres juga mengarahkan agar Kementerian Desa mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan ekonomi lokal.

Dalam rapat pleno tersebut para Menteri dan Kepala Lembaga anggota TNP2K yang hadir adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa  dan kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo. ejo, bsc