SURABAYA (global-news.co.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya sinergitas dalam sebuah orkestrasi di antara organisasi OPD di lingkup Pemprov Jatim. Menurutnya, orkestrasi ini penting untuk bisa mereduksi adanya ego OPD. Terlebih, dalam organisasi ada OPD yang mengurusi perizinan, ada yang mengurusi bencana alam, sosial, pendapatan, pendidikan, infrastruktur dan lain sebagainya.
“Lewat apel ini merupakan media kita bisa saling berinteraksi dengan seluruh staf dan kepala OPD, di mana harapannya lewat konsolidasi ini akan tercipta sinergitas yang makin baik dalam membangun orkestrasi Pemprov Jatim,” ujar Gubernur Jatim yang akrab disapa Khofifah ini saat memimpin Apel Pagi yang diikuti oleh seluruh staf dan Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim di halaman Kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan No. 110 Surabaya, Senin (17/2/2020).
Khofifah menjelaskan, pertemuan secara kualitatif melalui apel meski satu bulan sekali setiap tanggal 17 ini akan bisa meningkatkan keberseiringan dan keberseringan dalam berinteraksi. Utamanya, dalam merespon adanya Perpres No 80 Tahun 2019 sebagai bentuk sebuah reward masyarakat Jatim di bawah koordinasi Pemprov Jatim. Di mana, dalam lampiran Perpres tersebut terdapat 218 proyek strategis nasional yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 294 triliun.
“Saya harapkan segala hal terkait Perpres No 80 Tahun 2019 bisa sampai ke semua lini di lingkup Pemprov Jatim, di mana ada 218 mandat proyek yang sangat strategis. Untuk itu, dibutuhkan kerja keras dan bergandengan tangan di semua lini,” ungkap orang nomor satu di Jatim ini.
Khofifah menambahkan, salah satu proyek strategis nasional tersebut yaitu pembangunan kawasan wisata Bromo Tengger Semeru (BTS). Di mana, koordinasinya tidak cukup hanya dengan Kementerian Pariwisata maupun Dinas Pariwisata daerah, tapi juga harus dengan kepala daerah. Selain itu, juga dibutuhkan koordinasi dengan perhubungan baik di lingkup dinas hingga ke kementerian.
“Betapa sinergitas dalam orkestrasi itu menjadi sebuah kebutuhan hari ini. Misalnya dalam pembangunan proyek BTS tidak hanya dengan Disbudpar, tapi juga sinergi dengan para bupati di wilayah BTW, serta para tokoh adat, tokoh budaya untuk mempertahan kearifan lokal,” urai mantan Menteri Sosial ini.
Selain itu, Khofifah meminta, kepada seluruh pimpinan OPD khususnya yang mengurusi bidang perizinan untuk mengecek seluruh proses perizinan yang ada. Utamanya, untuk menindaklanjuti salah satu dari 5 program prioritas Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin yaitu penyederhanaan regulasi.
Untuk itu, jika terdapat proses perizinan yang macet atau lama maka supaya dicek bagian mana yang memperlama. Dan jika diperlukan, bisa menyiapkan tim untuk bisa memberikan konsultasi titik-titik mana yang harus dilengkapi persyaratan dan kualifikasinya.
“Saya minta kepada seluruh pimpinan OPD untuk mengecek bagian perizinan yang mampet, tolong dilhat apakah penyebabnya. Sehingga, ketika ada mampetnya dalam proses investasi dan perizinan maka sudah terdapat solusi yang sudah disiapkan,” tegas Khofifah.
Di akhir, Gubernur perempuan pertama di Jatim ini berpesan, dalam membangun sinergitas dalam orkestrasi ini tetap harus mengutamakan ketepatan dan kecermatan. Hal ini penting dilakukan, karena jika tidak cepat maka kita akan bisa terlewat. Terlebih, pada era kompetisi sekarang ini untuk bisa mengetahui kekuatan yang dimiliki lingkungan sekitar (surrounding) yang terukur dengan baik.
Namun demikian, dalam implementasi dibutuhkan kolaborasi yang ditunjang dengan ekosistem untuk bisa membangun suprasistem yang bisa mendukung sistem dan sub sistem di dalamnya. Serta, bisa saling memberikan proses, input, batasnya dan feedbacknya sehingga bisa dilihat manfaatnya.
“Saya rasa ini menjadi bagian dari kebutuhan pemerintahan di tingkat manapun. Bagaimana, mereka bisa berseiring dengan private sector dan secara vertikal dengan kabupaten/kota, dan ke atas dengan berbagai kementerian termasuk Direktorat Jenderal,” pungkas Khofifah. fan