PAMEKASAN (global-news.co.id) – Pemkab Pamekasan Kamis (13/2/2020) menarima kunjungan kerja Komisi V DPR RI. Mereka dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Hj Nurhayati.
Diterima Bupati Badrut Tamam di peringgitan dalam Rumah Dinas Bupati Pamekasan. Dalam menerima tamunya Badrut Tamam didampingi wakilnya, Raja’e, anggota Forkopimda, Ketua DPRD, Sekdakab Totok Hartono dan sejumlah pimpinan OPD terkait.
Nurhayati mengungkapkan kunjungan Komisi V DPR RI ini merupakan kunjungan kerja spesifik dalam rangka meninjau insfrastruktur dan sarana transportasi di Pamekasan. Seraya ingin mengetahui tentang berbagai kebutuhan dan infrastruktur strategis yang diprogramkan Pamekasan.
Komisi V DPR RI, kata dia, ingin menyampaikan dan memberi kesempatan kepada pemerintah pusat untuk menyikapinya. Karena itu dalam kunker kali ini Komisi V juga didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi mitra kerja Komisi V DPR RI di antaranya dari Kementerian PUPR yang meliputi Dirjen Bina Marga, Ditjen SDA, Ditjen Penyediaan Perumahan, Ditjen Cipta Karya dan Kepala BPIW.
Juga ada dari Kementerian Pehubungan antara lain hadir Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perhubungan Laut dan dari Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG, Basarnas dan BPWS.
Bupati Pamekasan Badrut Tamam dalam sembutannya mengungkapkan kegembiraannya mendapat kunjungan khusus dari Komisi V DPRI RI. Dia mengaku, ini merupakan kunjungan pertama kali yang dilaksanakan Komisi V DPR RI untuk Pamekasan dalam rangka membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pamekasan.
Badrut Tamam lalu memaparkan sejumlah program prioritas infrastruktur di Pamekasan, diantaranya infrastruktur air bersih, rencana pengembangan jalan strategis dan berbagai kebutuhan infrastruktur yang terkait dengan program pengembangan kawasan ekonomi Madura dan kawasan strategis yang dikembangkan menjadi kawasan khusus.
Terkait infrastruktur air bersih, Badrut Tamam mengatakan, mulai tahun 2014, 2015, 2016 hingga tahun 2019 lalu telah dibangun sejumlah infrastruktur seperti embung Water Treatment Plant (WTP) dan lainnya. Saat ini, kata Badrut Tamam, tengah merencanakan pengembangan embung lagi di Desa Samiran dengan lahan seluas 3 hektar yang diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 40 miliar.
“Rencana Detail Engenering Design (DED) feasibility study (FS) dan perijinan sudah siap, lahan juga sudah siap milik PDAM. Kalau rencana itu terealisir maka kebutuhan air bersih masyarakat akan terpenuhi, baik yang ada di perkotaan maupun di kecamatan. Selaian di Desa Samiran rencana pengembangan WTP itu juga akan dilakukan di kawasan utara Pamekasan,” katanya.
Sementara tentang rencana pengembangan jalan strategis jalan linkar, antara lain jalan poros luar utara barat. Panjang jalan 19, 27 km kebutuhan angaran Rp 115 miliar. Lalu jalan poros selatan utara panjang jalan 38,9 km dengan kebutuhan anggaran Rp 241 miliar. Dan jalan lingkar luar, panjang jalan 63 km kebutuhan aggaran Rp 255 miliar dan rencana pengembangan jalan lingkar Bandaran panjang jalan 2000 meter dengan kebutuhan anggaran Rp 50 miliar.
Dalam dialog pada prinsipnya para pejabat dari Kementerian terkait yang hadir dalam kunker spesifik itu menjamin akan membantu sepenuhnya. Karena itu mereka sama sama mengingatkan agar terjadi komunikasi lanjutan antara Pemkab Pamekasan dengan pihak Kementerian.
Setelah bertemu Bupati, rombongan Komisi V DPR RI itu melanjutkan kunjungan lapangan melihat secara langsung lokasi Desa Sameran untuk pengembangan WTP Sameran II dengan luas sekitar 3 hektar, yang lokasinya berada di Desa Samiran Kecamatan Proppo. (mas)