SURABAYA (global-news.co.id) – Kebijakan pusat untuk program kartu prakerja yang akan di luncurkan di Jatim dengan anggaran kurang lebih Rp 1,351 triliun mendapat dukungan penuh dari Komisi E DPRD Jatim. Apalagi di program tersebut dapat melatih hampir 200 ribu masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Tapi bagaimana implementasi dari program tersebut, tentunya perlu dilakukan pemantauan yang signifikan di lapangan.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Artono menegaskan jika program tersebut sangat baik dalam mengurangi angka pengangguran di Jatim. Hanya apakah efektif mengingat waktu yang dibutuhkan hanya tiga bulan. Dia khawatir kebijakan ini hanya sekadar program yang outputnya tidak sesuai dengan harapan.
“Lihat saja lulusan SMK dengan lama sekolah tiga tahun, ternyata lulusannya belum siap pakai. Apalagi program ini, yang hanya membutuhkan waktu tiga bulan saja,” tegas politikus PKS ini, Rabu (12/2/2020).
Selain itu, tambah pria yang juga pengusaha ini pemerintah harus giat dalam menciptakan lapangan kerja, sehingga masyarakat yang dilatih tadi ada yang menampung. Tentunya harus sesuai yang diinginkan oleh dunia usaha. “Sebaliknya jika lulusan dari pelatihan tadi tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, maka akan sia sia saja,” lanjutnya.
Lebih jauh Artono berharap Jatim mempermudah perizinan yang akan masuk di Jatim. Model perizinan OSS (Online Single Submission) kelihatannya mudah, tapi di lapangan justru malah mempersulit dan memperlambat perizinan. Di mana banyak daerah yang masih belum siap menerapkan perizinan dengan model OSS.
Seperti diketahui, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap kartu Prakerja bisa mengurangi pengangguran di Jatim melalui teaching factory. Kartu Prakerja yang digagas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ini akan segera dilaunching. Melalui kartu ini akan diberikan biaya pelatihan berkisar Rp 3- 7 juta dengan estimasi durasi pelatihan 90 hari atau 3 bulan.
Ada dua leading sector yang menangani kartu prakerja ini. Di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rencananya, Jatim akan mendapatkan kuota 100 ribu Kartu Prakerja dari jalur Kemenaker. Kemudian untuk Kartu Prakerja dari jalur Kemenko Perekonomian, Jatim sementara akan mendapatkan kuota 93 ribu.
Saat memimpin Rapat Terbatas dengan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Gubernur Khofifah menjelaskan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jatim diminta berkoordinasi dengan Kemenaker. Sedangkan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim diminta berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian terkait Kartu Prakerja ini.
Lebih lanjut disampaikannya, untuk supporting teamnya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Koperasi dan UKM. “Jadi Dinas Perindag dan UMKM akan support, mereka membantu memilahkan mana yang passionnya ke digital IT, mana yang non digital IT sesuai platform yang ditentukan pemerintah ,” ujar orang nomor satu di Jatim ini. ani