Disebut BPS Daerah Termiskin Keempat di Jatim, DPRD Tantang Buka Data

SURABAYA (global-news.co.id) –   Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim yang menempatkan Kabupaten Probolinggo sebagai daerah termiskin nomor 4 di Jatim menuai protes dari warga Probolinggo. Bahkan, BPS ditantang untuk membuka data terkait penyebutan Kabupaten Probolinggo sebagai daerah termiskin di Jatim.

Mahdi

Sekretaris Fraksi PPP asal Probolinggo Mahdi mengajak BPS untuk blak-blakan membuka data terkait statmen tersebut. “Terus terang saya meragukan data BPS Jatim tersebut,” ujar Mahdi,  Selasa (25/2/2010).Lebih jauh Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim itu menjelaskan salah satu alasan keraguan atas data survei BPS tersebut antara lain saat ini di Kabupaten Probolinggo telah bermunculan desa wisata di beberapa tempat. “Objek wisata di Kabupaten Probolinggo semakin hari semakin banyak dikunjungi wisatawan sehingga perekonomian warga di sekitar juga meningkat. Bahkan bermunculan desa wisata untuk mendukung destinasi wisata yang sudah ada. Lalu darimana BPS Jatim menyebut Kabupaten Probolinggo masuk kategori daerah termiskin ke-4 di Jatim,” ujar politisi asal Fraksi PPP.

Ia berharap BPS Jatim tak mengungkap ke publik dengan data yang diragukan masyarakat. Bahkan bisa menyurutkan semangat pemerintah daerah untuk memacu pertumbuhan perekonomian di masing-masing daerah. “Dengan memaparkan kalau Kabupaten Probolinggo termasuk daerah termiskin nomor 4 di Jatim bisa dikata mengendorkan semangat Probolinggo untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya,” ungkap Mahdi.

Terpisah, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari menyatakan, data yang dirilis oleh BPS Jatim yang menempatkan Kabupaten Probolinggo termiskin keempat adalah data lama dengan sampel 1.000 orang yang diambil secara acak. Karena itu pihaknya mendorong BPS juga melakukan verifikasi faktual  terhadap Basis Data Terpadu (BDT) yang terbaru. “Saya sudah memerintahkan kepada seluruh OPD, hingga pada jajaran camat dan seluruh kepala desa untuk melakukan verifikasi faktual BDT. Artinya apa, kami ingin mengkroscek kembali data dari Dinas Sosial terkait dengan jumlah keluarga pra sejahtera secara by name by address apakah valid atau tidak,” ungkap Tantri.

Proses verifikasi faktual di 325 desa dan 5 kelurahan yang hingga kini sedang dijalankan, agar mampu mengungkap data jumlah keluarga pra sejahtera yang sesungguhnya. Dikhawatirkan, data yang dimunculkan oleh BPS Jatim tersebut merupakan data yang belum update. “Siapa tahu keluarga pra sejahtera yang beberapa waktu didata oleh BPS kini statusnya sudah naik kelas menjadi keluarga sejahtera, atau justru sebaliknya. Nah, karena data kemiskinan bersifat dinamis dan selalu berubah dari waktu ke waktu. Maka proses verifikasi faktual ini penting dilakukan untuk mengetahui seberapa angka kemiskinan yang pasti ada di Kabupaten Probolinggo pada saat ini,” harap istri Hasan Aminuddin ini.

Pihaknya optimistis kalau angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo bakal turun pasca proses verifikasi faktual selesai dilakukan. Sebab, berdasarkan informasi terbaru yang diterimanya, BDT angka kemiskinan di 24 kecamatan di telah turun hingga 22,17 persen. “Kalau tidak salah laporan dari asisten I menyebutkan ada penurunan kemiskinan dalam BDT di 24 kecamatan hingga 22,17 persen,” jelas Tantri.

Bupati dua periode ini menegaskan, yang terpenting sebenarnya dalam penanganan kemiskinan dan penurunannya. Yakni dengan menanamkan budaya malu dan kesadaran bahwasannya program bantuan sosial pemerintah adalah untuk keluarga pra sejahtera. “Malulah bagi keluarga yang sudah mampu tapi masih mau menerima program bantuan sosial. Padahal keluarga pra sejahtera yang sebenarnya lebih layak menerima bantuan itu. Justru tidak dapat bantuan karena tidak terdata atau suatu hal lainnya. Janganlah suka memakan yang bukan haknya,” harap Tantri.

Ditambahkan, dalam upaya verifikasi faktual ini, Pemkab Probolinggo melalui Dinsos kini tengah mempersiapkan program labelisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baik itu PKH dan BPNT di kabupaten Probolinggo pada Februari ini. “Kalau KPM nya sudah mampu dan rumahnya bagus, seharusnya malu kalau rumahnya dilabeli keluarga miskin penerima bantuan sosial. Kalau tidak malu ya biarkan sanksi sosial atau mekanisme lainnya agar bantuan itu dicabut dan dialihkan kepada yang berhak,” harapnya.

Senada Kadisinfokom Kabupaten Probolinggo Yulius Christian menyebut, banyak indikator dan faktor yang membuat Kabupaten Probolinggo berada di urutan keempat termiskin se-Jatim. Mulai faktor pendapatan, luas wilayah, data makanan dan non makanan. “Pengaruh paling besar disparitas pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Mantan Camat Sukapura ini mencontohkan, acuan garis kemiskinan kebutuhan makanan di tiap kabupaten/kota pasti akan berbeda. Seperti di Kabupaten Probolinggo, disebut miskin kalau biaya pengeluaran untuk makan per bulannya di bawah Rp 417 ribu. Nah, di kabupaten/kota lainnya, angka pengeluaran untuk makan itu berbeda. “Biaya makan di Kabupaten Probolinggo relatif tinggi, yakni sekitar Rp 417 ribu per bulannya. Kalau di daerah lain ada yang Rp 300 ribu. Jadi banyak indikator dan faktor yang harus ditelaah lagi dalam proses verifikasi  faktual ini,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, BPS Provinsi Jatim telah merilis hasil statistik data kemiskinan kabupaten/kota se- Jatim. Hasil data akhir 2019, Kabupaten Probolinggo masuk kategori daerah termiskin keempat di Jatim. Tahun ini, Kabupaten Probolinggo bersama empat daerah lain ada di posisi lima terbawah atau termiskin. Termiskin pertama Kabupaten Sampang. Lalu Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Probolinggo dan kelima Kabupaten Tuban.

Acuan BPS Jatim adalah mengacu pada acuan garis kemiskinan kebutuhan makanan berbeda. Tiap kabupaten/kota satu dengan lainnya tidak sama. Seperti di Kabupaten Probolinggo, disebut miskin kalau biaya pengeluaran untuk makan per bulannya di bawah Rp 417 ribu. ani