Dewan Minta Pemprov Jatim Miliki OPD Bidang Kependudukan

 

Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (AMD) yang diluncurkan beberapa hari lalu, selain dapat mencetak KTP juga dapat mencetak Kartu Keluarga, Akte Kelahiran. DPRD Jatim meminta Pemprov Jatim memiliki Dinas Kependudukan mengingat jumlah penduduk Jatim sudah hampir 40 juta dan permasalahan kependudukan makin kompleks.

SURABAYA (global-news.co.id) –  Banyaknya kasus kependudukan di berbagai daerah di Jatim, menjadi perhatian DPRD Jatim. Bahkan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak mendorong agar bidang kependudukan menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berdiri sendiri (mandiri).

Polisi asal Partai Golkar itu menilai urusan kependudukan selama ini masih tergabung dengan bidang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, sehingga membuat pelayanan kependudukan di Jatim berjalan kurang maksimal.

“Saya kira sudah saatnya Provinsi Jawa Timur memiliki Dinas Kependudukan untuk menghadapi bonus demografi yang terjadi hingga lima tahun ke depan. Dinas Kependudukan Provinsi nantinya bisa menjadi fasilitator dan supervisi terhadap Dukcapil kabupaten/kota,” ujar Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simajuntak, Rabu  (5/2/2020).

Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simajuntak

Lebih jauh Sekretaris DPD Parta Golkar Jatim ini menjelaskan bahwa keberadaan Dinas Kependudukan nantinya juga bisa lebih berperan aktif dalam mendorong fungsi administrasi kependudukan di wilayah Jatim.

Di sisi lain, Dinas Kependudukan Jatim juga bisa menjadi kepanjangan tangan Kementerian Dalam Negeri, sehingga persoalan yang dihadapi pemerintah kabupaten/kota cukup dikordinasikan dengan provinsi dan tak perlu lagi harus ke Jakarta.

“Kami bersyukur, Kemendagri sudah membantu membuat mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), sehingga layanan masyarakat terkait administrasi kependudukan, seperti e-KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian maupun Kartu Keluarga bisa dipermudah,” ungkap Sahat.

Provinsi Jawa Timur juga ditunjuk menjadi pilot project penggunaan ADM di 10 kabupaten/kota. Bahkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akan mengupayakan seluruh kabupaten/kota di Jatim nantinya memiliki mesin ADM untuk mempermudah masyarakat yang butuh layanan kependudukan.

“Kami yang ada di legislatif juga siap menyiapkan Perda untuk pergantian susunan OPD di lingkungan Pemprov Jatim jika usulan itu direspon positif Gubernur Jatim,” tegas pria asli Batak ini.

Pertimbangan lain perlunya keberadaan Dinas Kependudukan di Jatim adalah jumlah penduduk Jatim sudah hampir 40 juta. Kemudian pemerintah kabupaten/kota di Jatim sebagian besar juga memiliki OPD Dinas Kependudukan.

“Di pemerintah pusat ada Dirjen Kependudukan dan di sebagian besar kabupaten/kota di Jatim juga ada. Karena itu sudah waktunya Pemprov Jatim juga memiliki Dinas kependudukan,” pungkas alumnus Ubaya Surabaya ini. ani