Akses Tol ke Puspa Agro Disiapkan

Akses tol ke Pasar Induk Puspa Agro di Sidoarjo mulai disiapkan Pemprov Jatim agar geliat pasar modern agrobis di kawasan Taman ini tumbuh semakin pesat.

SURABAYA (global-news.co.id)- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mulai memetakan sejumlah proyek yang akan menjadi prioritas dalam Peraturan Presiden (Perpres) 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Jatim. Di antaranya adalah pembukaan akses tol ke Pasar Induk Puspa Agro di Sidoarjo.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Jatim Gatot Sulistyo Hadi menerangkan, bahwa proyek tersebut akan dimulai tahun ini. Di antaranya dengan melakukan Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan dan Detail Engineering Design (DED). “Kami akan melaksanakan DED dan FS dari jalan tol ke Puspa Agro. Sebab, (dalam Perpres) ada amanah itu. Apalagi, hingga saat ini belum ada FS dan DED-nya,” ujar Gatot, Rabu (26/2/2020).

Di dalam Perpres tersebut, proyek yang ditaksir menghabiskan anggaran senilai Rp200 miliar ini akan menggunakan sumber pendanaan dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menurut Gatot, besar kemungkinan anggaran ini akan bersumber dari APBD Jatim.

Adapun lama FS dan DED akan membutuhkan waktu sekitar satu tahun. “Sebenarnya, (lama kajian) ini sudah terhitung kilat. Terkesan lama karena memang harus metani (memetakan) satu persatu. Mulai dari tanahnya berapa, anggaran yang dibutuhkan berapa, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Hasil FS dan DED tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran. “Sehingga, kami bisa masukkan ke dalam APBD. Saat ini proses tersebut sedang berjalan,” ungkapnya.

Di dalam Perpres tersebut, proyek ini menjadi satu di antara 77 Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila. Dengan adanya penghubung jalan tol dari Waru menuju Jemundo, akan membuat geliat pasar induk modern agrobis di kawasan Taman ini tumbuh semakin besar.

Di samping proyek tersebut, Gatot mengakui masih ada ratusan proyek lainnya yang juga perlu mendapat fokus dari pihaknya dalam Perpres tersebut. Menurutnya, hal tersebut juga akan dilaksanakan secara simultan hingga lima tahun kedepan.  “Kami sampaikan di Komisi D, bahwa dari 218 proyek, tidak serta merta dikerjakan. Sebab, Perpres tersebut turun di penghujung tahun anggaran 2019,” katanya.

Misalnya, terkait pembangunan ruas jalan tol penghubung Probolinggo – Lumajang dan ruas jalan provinsi Kejayan – Tosari yang mengarah ke Bromo. Beberapa ruas jalan tersebut selain akan menggunakan anggaran APBN juga akan melibatkan sejumlah investor.

Misalnya, ruas jalan tol Probolinggo – Lumajang yang ditaksir membutuhkan biaya lebih dari Rp 4 triliun. “Kami sudah menemukan investornya untuk ruas jalan sepanjang 27 km ini. Namun, kami belum bisa putuskan karena harus berkoordinasi dengan BPJT (Badan Pengarur Jalan Tol) serta harus melakukan DED dan FS juga,” terangnya. tis, kom