Ada 10 BUMN Berstatus Sekarat, Bakal Ditutup atau Dimerger

JAKARTA (global-news.co.id) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan ada sekitar 10 perusahaan pelat merah yang berstatus sekarat. Nantinya, perusahaan pelat merah tersebut ditertibkan dengan dua opsi, yakni ditutup (likuidasi) atau merger.

Erick Toher

Namun, mantan Presiden klub Inter Milan ini menyebut, pihaknya masih meninjau kembali kondisi atau kinerja seluruh perusahaan BUMN. “Ya kan enggak bisa grasa-grusu. Maksudnya kalau sudah dapat, sekarang kan kita sudah mulai mapping. Tapi yang pasti mungkin kalau itu dapat, 5-10 bisa langsung,” ujar Erick usai menghadiri Rakornas Investasi di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Untuk melaksanakan dua opsi tersebut, Erick menyebut Kementerian BUMN masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) yang seharusnya terbit pekan ini. Namun, karena ada hambatan diprediksi baru akan terbit pekan depan. “Kemarin. Ya kemarin targetnya. Targetnya kemarin. Cuma karena belum ya nunggu minggu depan,” kata dia.

Dia juga menegaskan tidak mau terlalu lama menunggu dalam proses pemberhentian BUMN sekarat tersebut. Erick berharap, proses ini bisa berlangsung sebelum pertengahan 2020. “Kalau bisa lebih cepat,” ucap Erick.

Setelah penataan Erick Thohir berharap adanya kenaikan laba perusahaan pelat merah. Ditargetkan, BUMN dapat mencetak kenaikan laba lebih dari 50 persen hingga tahun 2024 menjadi Rp 300 triliun dari Rp180 triliun pada 2018. “Nilai laba bersih sekitar Rp180-an triliun. Kita berharap di 2024 bisa Rp300-an triliun. Kita coba dobel,” ujar Erick Thohir.

Dia mengakui, target itu tidak mudah untuk dicapai, namun pihaknya akan berupaya untuk mengejar target meski kondisi sulit. “Tidak mudah menaikkan profit dengan kondisi ekonomi seperti ini, apalagi di era disrupsi ada model-model bisnis baru dan ada perusahaan yang hilang,” ucap Erick.

Selain itu, lanjut Erick, pihaknya juga menargetkan kontribusi BUMN ke pendapatan negara meningkat 50 persen pada tahun 2024 mendatang. “Kontribusi kepada negara selain deviden, pajak, yang namanya royalti dan lain-lain yang sekarang Rp 400 triliun, kita coba tingkatkan ke Rp 700 triliun,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Erick juga menyampaikan penyerapan Kementerian BUMN pada 2016 hingga 2019 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dengan tingkat penyerapan rata-rata di atas 90 persen. “Data 10 tahun terakhir, penyerapan Kementerian BUMN di 2016 sampai 2019 sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, rata-rata penyerapan di atas 90 persen. Pada 2019, penyerapan yang tertinggi selama 10 tahun yakni 97 persen,” ujar Erick.

Dia mengemukakan, penyerapan itu didukung tiga kategori yakni belanja barang sebesar Rp 129,81 miliar atau 96,24 persen dari pagu belanja barang sebesar Rp 134,88 miliar. Kemudian belanja pegawai mencapai Rp 57,73 miliar atau 98,94 persen dari pagu belanja pegawai sebesar Rp 58,35 miliar.

Adapun realisasi belanja modal sebesar Rp 14,97 miliar atau 99,64 persen dari pagu belanja modal yang sebesar Rp 15,02 miliar, terdapat pembelian gedung, relayout ruang kerja pegawai, dan lain-lain. “Itu yang bisa saya sampaikan mengenai anggaran Kementerian,” ujar Erick. jef, ine