Rakor Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan se – Jatim, Gubernur Khofifah Targetkan PPMO Perpres No 80/2019 Segera Final

 

SURABAYA (global-news.co.id) –  Dalam rangka percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No 80 Tahun 2019, Pemprov Jatim menggelar rapat koordinasi (rakor) Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan se – Jatim  dengan tema ‘Mewujudkan Pemerintahan yang Aman, Tertib dan Akuntabel dalam Mempercepat Kesejahteraan Masyarakat seiring dengan Perpres No 80 Tahun 2019’ di Grand City Convention Hall Surabaya, Kamis (9/1/2020).

Untuk itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menargetkan bahwa Provincial Project Management Office (PPMO) bisa difinalkan pada kegiatan ini. Mengingat, semua elemen terkait ikut hadir pada kegiatan ini. Di antaranya, yaitu Wakil Gubernur Jatim, Ketua KPK RI, Deputi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Forkopimda Jatim, seluruh bupati/walikota se-Jatim, DPRD Prov. Jatim beserta jajaran, DPRD Kab/kota se-Jatim beserta jajaran, perwakilan camat, lurah se-Jatim, pejabat Bappeda se-Jatim, serta semua eselon III di lingkup OPD Pemprov Jatim.

“Kami berharap selesai  rakor ini maka pembahasan PPMO untuk menentukan proyek mana yang bisa segera diprioritaskan untuk mulai direncanakan di tahun 2020 ini bisa difinalkan. Sehingga, bisa berseiring dengan Project Management Office (PMO) di pusat,” ungkap Khofifah sapaan lekat Gubernur Jatim.

Khofifah menjelaskan, setelah PPMO ini bisa terselesaikan maka pihaknya akan segera melakukan roadshow ke beberapa kementerian teknis. Hal ini penting dilakukan, untuk mendapat kepastian bahwa rencana prioritas pada Perpres No 80/2019 ini sudah masuk ke dalam RPJMN. Dan, akan segera diseiringkan dengan RPJMD Provinsi dan di kabupaten/kota.

“Rencana Kerja Pemerintah (RKP) April rencananya akan difinalkan, karenanya sebelum April RKPD harus kita selaraskan. Dengan demikian, alokasi anggaran provinsi dan kab/kota akan berseiring dengan  RPJMN dan RKP,” terang orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.

Khofifah menambahkan, dalam kegiatan roadshow dan sosialisasi detail tentang proyek strategis ini nantinya pihaknya juga meminta pimpinan DPRD di lingkup Bakorwil juga  turut hadir untuk membreakdown secara  detail pelaksanaan proyeknya. Terlebih lagi, di lingkup Pemprov Jatim juga telah membreakdown lebih detail baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur.

“Kami di Pemprov Jatim telah membreakdown dengan detail, namun ini tentu perlu dikaji lagi. Untuk itu, sinergitas antara bupati/walikota dengan kementerian teknis akan jadi penguatan  bersama untuk bisa menjalankan Perpres No. 80/2019,” tandas mantan Menteri Sosial ini.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah secara khusus juga meminta kepada Kepala KPK RI Firli Bahuri untuk selalu memberikan arahan agar bisa menjalankan pemerintahan dengan transparan, bersih, dan akuntabel baik di tingkat provinsi maupun  kabupaten/kota.

“Kami ingin menjalankan mandat rakyat yang tertuang dalam APBD untuk bisa mewujudkan pertumbuhan  ekonomi yang inklusif. Sehingga, kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat seiring  dengan menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya  indeks pembangunan manusia (IPM) di Jatim,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Wahyu Utomo menjelaskan, pemerintah daerah (pemda) diharapkan bisa mendukung penuh lima hal yang merupakan tindak lanjut untuk percepatan pelaksanaan Perpres 80/ Tahun 2019.

Kelima hal tersebut yaitu Penyiapan Project Management Office (PMO) dan Panel Konsultan, penyiapan lahan, penyiapan perizinan, integrasi program/proyek dalam Perpres ke dalam RPJMD, dan integrasi program/proyek dalam peninjauan kembali dan revisi RTRW provinsi dan/atau RTRW kabupaten/kota.

“Kami harap pemerintah daerah memberikan dukungan penuh semua tindak lanjut yang sudah kami rencanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Perpres No. 80/2019,” ungkap Wahyu.

Terkait pembentukan panel konsultan, ia menyampaikan beberapa alasannya yaitu untuk percepatan dalam pengadaan, fleksibilitas, clean and clear track record konsultan penyedia jasa, serta Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan proyek yang dikhususkan. fan