Petrokimia Gresik Siap Salurkan Pupuk Bersubsidi Sesuai Alokasi Pemerintah

Petrokimia Gresik pun siap menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai alokasi pemerintah.

GRESIK (global-news.co.id) – Alokasi pupuk bersubsidi nasional yang menurun dalam dua tahun terakhir memengaruhi kurangnya alokasi pupuk di sejumlah daerah. Petrokimia Gresik pun siap menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai alokasi pemerintah.

Hal itu disampaikan  Sekretaris Perusahaan Petrokimia Gresik Yusuf Wibisono. “Penurunan jatah alokasi ini berdampak secara merata hampir di seluruh daerah, termasuk di Jawa Timur,” kata Yusuf kepada wartawan di Gresik, Selasa (28/1/2020).

Ia mencatat, pada 2018 pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton, kemudian turun menjadi 8,87 juta ton pada 2019, serta kembali turun menjadi 7,94 juta ton pada 2020.

Yusuf menegaskan, secara prinsip Petrokimia Gresik senantiasa siap menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi penugasan pemerintah. Ia mencatat, selama musim tanam awal 2020, Petrokimia Gresik menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebesar 744.816 ton, dengan rincian Urea 48.881 ton, ZA 129.075 ton, SP-36 132.830 ton, NPK Phonska 421.288 ton dan organik Petroganik 12.742 ton.

Sedangkan wilayah yang menjadi tanggungjawab Petrokimia untuk pupuk Urea di 27 kabupaten di Jawa Timur, NPK Phonska di seluruh Indonesia (kecuali 17 kabupaten di Jawa Barat), Petroganik di seluruh Indonesia (kecuali Banten dan Jawa Barat), ZA dan SP-36 di seluruh Indonesia.

Untuk Kabupaten Gresik, Petrokimia menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebesar 161.737 ton. Rinciannya pupuk Urea 900 ton, ZA 13.926 ton, SP-36 30.206 Ton, NPK Phonska 116.477 ton, dan organik Petroganik 228 ton. “Kami sebagai anggota holding Pupuk Indonesia, terus berkomitmen menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata dia.

Untuk diketahui sebelumnya beberapa daerah mengalami kekurangan alokasi pupuk bersubsidi, seperti di Kabupaten Ngawi, Madiun, Bangkalan, Situbondo dan berbagai daerah di Jawa Timur. Akibat kurangnya alokasi itu, Pemprov Jatim melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah mengajukan tambahan, agar tidak sampai terjadi kekurangan alokasi. sep, ins