SURABAYA (global-news.co.id) – Pembangunan jalan tol Trans Jawa maupun tol Bunder-Legundi ditengarai menimbulkan persoalan baru. Salah satunya adalah di wilayah tersebut rawan banjir karena adanya tiang pancang jalan tol yang dipasang di aliran Kali Lamong di wilayah Gresik.
Kasus tersebut ditemukan langsung oleh Komisi D DPRD Jatim saat melakukan sidak ke wilayah Gresik untuk melihat progress pembangunan jalan tol Bunder-Legundi. Tak ayal, sebagian wakil rakyat Jatim tersebut mengkritik pembangunan tol yang cenderung mengabaikan lingkungan sekitar.
Anggota Komisi D DPRD Jatim Samwil menegaskan ada berapa ruas jalan tol Bunder-Legundi yang tiang pancangnya dipasang di tengah sungai. Laporan ini merupakan masukan dari BPWS Bengawan Solo saat hearing beberapa waktu lalu. Itupun langsung ditindaklanjuti Komisi D dengan sidak langsung di lapangan.
“Berdasarkan temuan di lapangan, selain memasang tiang pancang di dalam sungai, pihak kontraktor pembangunan jalan tol juga mengubah aliran air di Kali Lamong, “ katanya dikonfirmasi, Rabu (29/1/2020).
Kondisi itu tentu sangat membahayakan karena setiap musim penghujan debit aliran Kali Lamong di Gresik cenderung tinggi dan mengakibatkan banjir tahunan. Pemasangan tiang pancang itu bisa menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah Gresik dan sekitarnya.
Untuk menindaklanjuti fakta di lapangan, tambah politisi asal Partai Demokrat ini Komisi D dalam waktu dekat akan memanggil pihak Jasa Marga selaku penanggung jawab pembangunan ruas tol Bunder-Legundi.
Menurut Samwil, pemasangan tiang pancang tol itu sangat mengganggu dan harus dibongkar atau perlu ditata ulang jalur jalan tolnya.
Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi Bidang Pembangunan Hidayat menengarai banjir di kawasan Mojokerto juga diduga akibat pembangunan tiang pancang Tol Trans Jawa yang tidak memperhatikan lingkungan.
“Pembangunan jalan tol Trans Jawa ditengarai mengakibatkan 4 desa di Kecamatan Jetis Mojokerto mengalami banjir. Padahal sebelum ada tiang pancang jalan tol tidak pernah banjir,” beber politisi asal Mojokerto.
Menurut Hidayat, sejauh ini belum ada penanganan yang dilakukan baik oleh pemerintah provinsi dan BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) terkait banjir di kawasan tersebut.
“Kami juga akan meminta pemerintah provinsi atau BPJT segera melakukan langkah-langkah konkrit agar banjir di kawasan Jetis bisa segera ditangani,” pinta politisi Partai Gerindra.
Di antara solusi yang diharapkan yakni harus ada normalisasi sungai yang ada di sekitar kawasan tersebut. Serta ketersediaan pompa air untuk menyedot air yang ada di kawasan tersebut, tidak sampai menggenang hingga berhari-hari. ani