Ombudsman Desak Pemerintah Utamakan Keselamatan Warga Ketimbang Investasi Tiongkok

JAKARTA (global-news.co.id) – Lambannya pemerintah mengeluarkan  travel ban sementara memantik Ombudsman Republik Indonesia untuk buka suara.  Ombudsman RI  meminta pemerintah saat ini lebih mementingkan keselamatan warganya dari wabah virus corona ketimbang membebaskan pekerja dan wisatawan Tiongkok masuk ke Indonesia demi investasi. Salah satu upaya pencegahan warga Indonesia terjangkit virus corona bisa dilakukan dengan mengeluarkan larangan sementara warga negara asal Tiongkok masuk ke Indonesia.

Komisioner Ombudsman La Ode Ida

Komisioner Ombudsman La Ode Ida mengatakan, para pekerja asal Tiongkok hampir setiap hari masuk ke Indonesia. Terutama, ke Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

“Karena virus yang mematikan itu sudah terbukti bersumber dari Tiongkok (China), dan pemerintah Indonesia memiliki kewajiban asasi untuk melindungi warganya dari bahaya kontaminasi dari virus yang kemungkinan dibawa oleh para pekerja atau para wisatawan Tiongkok,” ujar La Ode di Jakarta, Senin (27/1/2020).

Dia mengungkapkan, awal 2020 diberitakan virus corona telah berjangkit di Provinsi Wuhan Tiongkok. Virus tersebut menyebabkan 56 orang meninggal dunia. “Sehubungan dengan munculnya virus corona, Pemerintah Indonesia seharusnya segera mengeluarkan larangan masuk pekerja asal Tiongkok,” ucapnya.

Sejak ada laporan mengenai penyakit mirip pneumonia yang merebak di Wuhan, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah mewaspadai penularan dengan memasang thermal scan di seluruh pintu masuk negara. Meski demikian, pemerintah belum mengeluarkan larangan perjalanan baik dari dan ke Tiongkok.

“Travel ban itu biasanya menggunakan indikator luasnya masalah dan kematian yang cukup tinggi,” kata Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI  dr Anung Sugihantono di Jakarta.

Negara akan menetapkan travel ban atau pelarangan perjalanan jika penyakit tersebut menyebar dengan sangat cepat ke daerah-daerah tertentu dan angka kematian tinggi sebagaimana anjuran dari WHO dalam International Health Regulation.

“Misalkan ya kemarin Ebola yang sempat di Republik Rakyat Congo kita tidak boleh masuk ke salah satu stage di sana atau semacam provinsi. Semuanya nggak boleh masuk kecuali petugas kesehatan yang sudah mendapatkan pelatihan pengetahuan yang cukup seperti upaya preventif dan kita tidak berharap ada hal semacam itu,” jelas dr Anung.

Selain itu, travel ban juga berkaitan dengan tatanan ekonomi. Sehingga bukan hanya pelarangan perjalanan tetapi juga suatu negara tidak boleh mengirimkan produk ke negara lain.

“Sampai saat ini belum ada travel ban, adanya travel advisory. Mau ke Tiongkok, boleh. Datang dari Tiongkok, kita terima tapi dengan kesiapan yang kita lakukan,” ujarnya. jef, ine