Normalisasi Kali Buntung, Gubernur Khofifah Ikut Antisipasi Banjir Sidoarjo

 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat memantau proses normalisasi Kali Buntung.

SIDOARJO (global-news.co.id) – Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bekerjasama dengan pemerintah daerah, untuk mencegah banjir. Di Sidoarjo, Gubernur Jatim Hj Khofifah Indar Parawansa terjun langsung memantau normalisasi Kali Buntung, di Kecamatan Waru, Sidoarjo, Selasa (21/1/2020) malam hingga Rabu (22/1/2020) dini hari.

Tak tanggung-tanggung, didampingi Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, BPBD Sidoarjo, DLHK , TNI, Polri, Tagana dan beberapa relawan, normalisasi sungai tersebut langsung diawasi Khofifah.

Dari pantauan di lapangan, kondisi Kali Buntung dipenuhi sampah dan tumbuhan eceng gondok. Untuk mengangkat sampah dan diangkut ke truk sampah secara bergantian, petugas mengerahkan satu unit ekskavator. “Kami butuh long hand ekskavator untuk menjangkau sampah-sampah yang ada di sungai, karena tidak memiliki bantaran sungai seperti ini,” kata Khofifah, Rabu (22/1/2020) dini hari.

Menurutnya, normalisasi sungai ini untuk mencegah air meluap saat hujan dengan intensitas tinggi. “Kita melakukan langkah preventif untuk mencegah terjadinya banjir,” katanya.

Saat melakukan pengerukan, Gubernur Jatim menemukan banyak sampah. Seperti, kayu dengan ukuran besar yang cara mengambilnya harus dengan upaya khusus. “Tadi saat tim BPBD mengeruk dengan menggunakan long hand excavator, ditemukan kasur, kayu yang ukurannya cukup besar sehingga harus di gergaji dulu dan ragam sampah lainnya yang menumpuk tahunan. Banyaknya hambatan seperti ini menyebabkan aliran sungai tersumbat. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya banjir yang semakin besar,” katanya.

Kegiatan bersih-bersih Kali Butung juga disebabkan oleh adanya peringatan dari BPBD Provinsi Jatim, tentang titik-titik yang wajib diwaspadai saat terjadinya hujan dengan intensitas tinggi.

“Apabila sampah Kali Butung tidak segera dibersihkan, saat terjadi hujan akan terjadi banjir sampai di Bandara Internasional Juanda. Oleh sebab itu, dengan terlibatnya TNI AL dari kesatuan marinir dan berbagai relawan sangat membantu Pemprov Jatim dalam normalisasi sungai,” terang Khofifah.

Agar sampah tidak lagi menumpuk di sungai, Khofifah meminta kepada Pemkab Sidoarjo, supaya menertibkan bangunan liar yang dibangun di bantaran sungai demi menciptakan lingkungan yang sehat dan berkualitas.

“Sebagai contoh, di Kali Butung tidak ditemui bantaran sungai. Apalagi keberadaannya berbatasan langsung dengan pemukiman warga. Apabila hal seperti tersebut dibiarkan, maka saat dilakukan normalisasi akan mengalami kesulitan. Itu yang harus segera ditertibkan,” katanya.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya Pemprov Jatim dalam menormalisasi sungai di Jatim. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat agar peka terhadap pentingnya kebersihan sungai bagi kesehatan dan keselamatan.

“Dengan membersihkan kali (sungai), secara tidak langsung mencegah kemungkinan meluapnya air ketika intensitas hujan tinggi,” katanya.

Khofifah mengimbau agar dilakukan langkah preventif yaitu mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai. Masyarakat juga diajak untuk menjadikan sungai menjadi beranda depan rumah. “Sehingga, dengan menjadikan sungai sebagai beranda depan rumah, maka masyarakat akan berusaha untuk terus menjaga kebersihannya,” katanya.

Menurutnya, dengan menjaga dan menyayangi sungai, secara tidak langsung menjadi bagian dalam menciptakan ekologi sumber kehidupan. “Sebagai contoh ikan yang hidup di sungai yang bersih, bisa dikonsumsi sebagai asupan gizi yang sehat jika air sungainya sehat. Oleh sebab itu, jagalah kebersihan sungai,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga meminta kepada Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin untuk melakukan penertiban bagi masyarakat yang hidup di bantaran sungai. Mereka diberikan solusi, salah satunya dengan dipindah dan ditempatkan di lokasi lain atau rumah susun (rusun). “Apabila disepakati, pihaknya akan melakukan penghitungan secara rinci kebutuhannya, termasuk di dalamnya jumlah unitnya dengan kementerian PUPR,” pungkasnya.  nas