Masih Wacana, DPRD Jatim Tunggu Omnibus Law Resmi Diundangkan

SURABAYA (global-news.co.id) –  Meski pemerintah pusat telah mewacanakan adanya omnibus law, namun DPRD Jatim masih menunggu secara resmi aturan tersebut. Mengingat di pusat sendiri masih terjadi tarik ulur sebelum omnibus law menjadi UU aturan yang mengikat di masyarakat.

Ketua Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) Jatim Sabron D Pasaribu

Ketua Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) Jatim Sabron D Pasaribu menegaskan jika sebelum muncul wacana omnibus law sebenarnya dewan sudah memiliki gagasan untuk menghapus beberapa perda yang dianggap saling tumpang tindih dengan aturan di atasnya. Untuk saat ini baik bagian hukum Pemprov Jatim dan Bapemperda tengah mengumpulkan sejumlah perda yang bermasalah tersebut.

“Entah itu merupakan gagasan dewan atau Pemprov Jatim. Yang pasti kami telah membahas bersama Ketua DPRD Jatim Pak Kusnadi meminta Bapemperda untuk melakukan evaluasi terhadap sejumlah perda yang tidak sesuai di masyarakat atau menghambat investasi,” tegas politisi asal Partai Golkar dikonfirmasi, Rabu (29/1/2020).

Ditambahkannya, untuk saat ini Bapemperda sudah mempersiapkan semuanya, apakah perda yang ada dibahas lewat komisi-komisi yang ada di DPRD Jatim berjumlah lima komisi atau diberikan ke Bapemperda semuanya diserahkan pada kebijakan pimpinan dewan.

“Yang pasti kami sekarang telah menginventarisasi sejumlah perda yang bisa disatukan untuk mendukung pelaksanaan omnibus law. Adapun munculnya omnibus law itu sendiri untuk menghapus perda yang memberatkan investasi masuk,”papar mantan Ketua Komisi A DPRD Jatim.

Terpisah, anggota DPRD Jatim Muzamil menegaskan jika masalah omnibus law menjadi ranah komisi karena mereka yang lebih tahu secara detil. Di mana masing- masing komisi melakukan kajian terhadap perda yang terkait dengan komisinya baru kemudian melakukan kajian antar komisi yang difasilitasi Bapemperda.

“Sama-sama kita cari perda yang mirip dan satu rumpun, dan kita kaji secara serius baru kemudian dilakukan penggabungan beberapa perda tersebut,” lanjut pria yang juga Ketua Fraksi NasDem ini.

Namun lebih dari itu, karena omnibus law masih menjadi wacana dan sedang dikaji di pusat, sehingga Pemprov Jatim tidak terlalu tergesa-gesa sebelum resmi diundangkan. ani