Komisi E Minta Double Track Jangan Berhenti pada Program Saja

Pelaksanaan Festival SMA Double Track Tahun 2019 di JX International. Komisi E DPRD Jatim berharap gagasan double track tidak berhenti pada program saja.

SURABAYA (global-news.co.id) – Gagasan double track yang difokuskan untuk lulusan SMA/SMK yang tidak bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi diharapkan Komisi E DPRD Jatim tidak berhenti pada program saja. Tapi bagaimana mereka bisa magang di perusahaan besar hingga mampu menyiapkan diri menjadi entrepreneur andal.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Artono menegaskan jika program yang pernah digagas Pakde  Karwo dan kini dilanjutkan Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jatim sangat bagus karena untuk menyiapkan tenaga kerja dari lulusan SMA/SMK yang tak mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun lebih dari itu, Pemprov Jatim harus memikirkan perusahaan besar untuk tempat mereka magang atau BUMD hingga tenaga trainer yang andal  yang menguasai lapangan.

“Jangan sampai gagasan ini hanya berhenti pada program saja. Tapi bagaimana kelanjutannya hingga siswa mampu bekerja atau menjadi entrepreneur yang andal. Tentu semuanya harus disiapkan anggaran yang cukup dan pasar,”ungkap politisi asal PKS ini, Rabu (1/1/2020).

Ditambahkan pria yang kini menempuh S3 di Universitas Brawijaya Malang ini untuk kelulusan SMA/SMK yang ingin bekerja seharusnya dimagangkan ke sejumlah perusahaan besar seperti Maspion atau di sejumlah BUMD milik Pemprov  Jatim seperti PT Bank Jatim untuk lulusan yang menguasai bidang administrasi. Sementara bagi mereka yang ingin menjadi entrepreneur yang andal harusnya dimagangkan di UMKM. “Bukan sebaliknya jangan dimagangkan di perusahaan besar, dia akan berpikir kesulitan untuk menjadi seorang entrepreneur,” tegas pria yang juga pengusaha ini.

Selain itu, perlu disiapkan kemudahan dalam memperoleh kredit perbankan dengan bunga rendah. Memang selama ini pelaku UMKM sering kesulitan mendapatkan kredit usaha karena disinyalir kredit tersebut jatuh pada para konglomerat tapi mengatas namakan UMKM. Adapun pemerintah pusat sendiri di APBN telah menyiapkan dana KUR untuk tahun ini sebesar Rp190 triliun.

“Memang seharusnya ada pengawasan ketat yang dilakukan oleh dewan untuk menjadikan  bantuan modal dari pemerintah  tersebut agar tepat sasaran,” lanjutnya.

Di sisi lain untuk pasar penjualan juga harus disiapkan oleh pemerintah. Sehingga produk UMKM bisa bersaing di luar negeri. Sebagai contoh China (Tiongkok) di mana produk UMKMnya bisa bersaing di manca negara.  Ini karena pemerintah China memberikan subsidi pada produk UMKM yang mau dijual di luar negeri. Tak heran harga produk China murah, sementara pelaku usaha UMKM tetap untung.

Seperti diketahui double track merupakan program unggulan Provinsi Jawa Timur di bidang pendidikan. Double track merupakan pelaksanaan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) reguler dan menyelenggarakan kegiatan pembekalan keterampilan secara berdampingan sesuai dengan kearifan lokal.

Intinya progam ini ditujukan pada sekolah SMA/MA yang memiliki lebih dari 50 persen lulusan yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan formal dan program keterampilan kewirausahaan secara bersamaan.

Double track ini menuai peminat yang cukup tinggi. Bahkan di tahun kedua pelaksanaannya, total 14 ribu siswa dari 157 lembaga SMA negeri di Jawa Timur yang tergabung dalam program tersebut.  Jumlah itu meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya diikuti 9.009 siswa dari 86 lembaga. Berbeda di tahun lalu yang fokus di daerah Trenggalek, Bojonegoro, Madura dan Situbondo. Tahun ke dua ini pelaksanaan hampir diikuti merata oleh lembaga sekolah di Jawa Timur.

Kepala Bidang Pembinaan SMA Dindik Jatim Ety Prawesti menuturkan, saat ini pelaksanaan double track di tahun kedua masih bersifat ToT ( Training of Trainer). Berbeda dengan tahun lalu, untuk pelaksanaan di tahun ke dua ini pihaknya mewajibkan satu sekolah satu produk. Khususnya di bidang multimedia.

“Kami terus mendorong agar para siswa bisa menghasilkan produk produk bernilai jual tinggi. Makanya itu, kami lakukan evaluasi kemarin di tahun pertama pelaksanaan,” ujar dia. ani