Komisi E Minta BPBD Jatim Optimalkan Disaster Risk Reduction

SURABAYA (global-news.co.id)- Minimnya pengetahuan di masyarakat terkait disaster rick reduction (pengurangan risiko bencana) membuat Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Hikmah Bafaqih angkat bicara. Politikus PKB Jatim inin meminta agar BPBD mengembangkan disaster risk reduction. Artinya tidak hanya terfokus pada tanggap darurat bencananya saja.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Hikmah Bafaqih

“Korban selamat itu lebih banyak karena dirinya sendiri bukan karena relawan. Maka yang harus dilakukan pemerintah adalah memfasilitasi dan mengedukasi masyarakat yang ada di daerah rawan bencana adalah memiliki pengetahuan yang cukup untuk menolong dirinya sendiri,” ujar Hikmah, Jumat (10/1/2020).

Wanita yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jatim ini menegaskan karena berapapun anggaran yang digelontorkan, tidak akan sanggup untuk mengatasi. Menurutnya disaster risk reduction ini masuk dalam mitigasi bencana. “Selain itu yang juga harus disiapkan adalah rencana kontijensi (renkon) bencana yang kemudian menjadi rencana operasi (ren ops). Artinya masyarakat bisa mengetahui akan lari kemana ketika ada bencana,” jelasnya.

Hikmah mengatakan di Jatim ini sebenarnya sudah ada renkon meskipun belum seluruhnya. Sayangnya renkon ini banyak yang tidak ditaati karena masyarakat tidak terdidik jika ada bencana. “Masyarakat panik terlebih jika muncul informasi hoaks yang membuat semakin memperumit penanganan tanggap bencana. Karena tidak mau investasi mitigasi bencana,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia juga mengusulkan kepada  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar agar dana desa bisa digunakan untuk penanggulangan bencana. Hikmah mengatakan untuk tanggap bencana sebenarnya ada dana on call yang disiapkan pada level kabupaten/kota dan provinsi. “Namun untuk mendapatkan dana on call ini kan prosedurnya agak rumit, sementara penanggulangan bencana harus segera dilakukan. Ide penggunaan dana desa ini sangat masuk akal, tapi mekanismenya harus dipikirkan. Apakah ini sebagai dana pengganti sementara dari dana on call yang harus diterima atau untuk jenis-jenis bencana yang tidak mungkin dimintakan dana on call, karena nilai kerugiannya tidak terlalu besar,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Jatim Subhan Wahyudiono mengatakan tugas BPBD untuk antisipasi dan penanggulangan bencana, pihaknya sudah membentuk desa tangguh bencana. Menurutnya desa tangguh bencana bertujuan mengajak peran aktif masyarakat dalam mengurangi risiko bencana.  “Harapannya, bukan saja pemerintah yang melakukan penanganan kedaruratan, melainkan desa juga memiliki kapasitas melakukan penanganan kedaruratan secara mandiri,” katanya.

Subhan mengatakan mengatakan ada sekitar 2.742 desa/kelurahan di Jatim yang memiliki potensi bencana tinggi. Menurutnya ini harus ada perubahan sudut pandang dari yang responsif menjadi preventif. “Kalau dulu ada bencana ditangani, sekarang sudah bisa antisipasi menghadapi bencana. Karena berdasarkan survei saat ini orang yang selamat bencana 35 persen dari keterampilan pribadi. Dari regu penolong 2 persen,” jelasnya.

Menurutnya masyarakat perlu diberi edukasi dan dikuatkan pengetahuannya ketika ada bencana mereka sudah siap membentuk jalur evakuasi dan posko. Selain itu lanjut Subhan biasanya masyarakat setempat sudah tahu tanda-tanda akan terjadi bencana dengan memperhatikan tanda alam maupun kearifan lokal. “Peran Lurah maupun Kepala Desa sebagai pemegang komando pada Desa Tangguh Bencana sangat penting,” pungkasnya. ani