Global-News.co.id
Indeks Mataraman Utama

Karyawan Perhutani Tuntut Dirut Mundur

 

Ribuan karyawan Perum Perhutani demo di Madiun menuntut direktur utama mundur, Rabu (29/1/2020) pagi.

MADIUN (global-news.co.id) – Ribuan karyawan Perum Perhutani di Psudikbang Perhutani, Kota Madiun, menggelar unjuk rasa di Pusat Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Pusdikbang SDM) Perhutani di Jalan Rimba Mulya, Kota Madiun, Rabu (29/1/2020) pagi. Mereka menuntut peningkatan kesejahteraan karyawan sekaligus mendesak agar Direktur Utama Perum Perhutani diganti.

Ribuan karyawan Perhutani yang melakukan unjuk rasa ini berasal dari Serikat Karyawan (Sekar) Perum Perhutani Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa ini tiba di Stadion Wilis, Kota Madiun dan melakukan long march ke Pusdikbang Perhutani yang lokasinya sekitar 100 meter.

Mereka membentangkan berbagai poster dan spanduk yang berisi tuntutan ribuan karyawan ini. Seperti #2020GantiDirut, Dirut Gagal Fokus, Ganti Dirut Harga Mati, Dirut Kerjane Gak Jelas Kerr, Naik Gaji Harga Mati, Hutang Uang Kerja Segera Lunasi, Perhutani Jaya Karyawan Merana, dan sejumlah tuntutan lainnya. “Gaji naik Dirut turun,” teriak para karyawan Perhutani.

Seorang karyawan dari Perhutani KPH Telawa Boyolali, Sarjono, mengatakan ada 13 karyawan Perhutani KPH Telawa yang datang ke Madiun untuk ikut aksi ini. Dalam aksi ini, ia menuntut supaya kesejahteraan karyawan ditingkatkan. Selain itu, dia juga menuntut supaya Dirut Perhutani mundur dari jabatannya.

Hal senada juga dikatakan seorang karyawan Perhutani Banyumas, Sriyono. Ia juga berharap ada peningkatakan gaji karyawan. Terlebih saat ini kesejahteraan gaji karyawan Perhutani tidak merata.

Ketua Umum Sekar Perhutani Muhamad Ikhsan mengatakan, aksi demo pagi itu untuk menuntut sejumlah tuntutan. Di antaranya meminta direksi Perhutani agar memperbaiki kesejahteraan karyawan.

“Tuntutan yang pertama, kita ingin perbaikan kesejahteraan terutama gaji, jadi kalau karyawan itu kan gaji ya bukan upah. Jadi harusnya gajinya karyawan Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat itu harusnya setara, tidak boleh berbeda terlalu jauh,” kata Ikhsan, saat ditemui di lokasi.

Dia mencontohkan, Perhutani Jawa Tengah merupakan penyokong pendapatan tertinggi di Perum Perhutani. Meski demikian, karyawan di wilayah Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan Perum Perhutani wilayah lainnya, karena gajinya didasarkan UMR. “Teman-teman di Jawa Tengah minta penyetaraan gaji. Kami juga minta sistem penggajiannya diperbaiki,” katanya.

Tuntutan yang lainnya, yaitu agar direksi Perum Perhutani memperbaiki pengelolaan hutan. Sebab, mereka menilai selama ini Perum Perhutani hanya berorientasi pada laba saja, dan tidak menjalankan tugas kewajiban Perum Perhutani.

“Pengelolaan hutan bukan fokus pada laba saja, tetapi juga pengelolaan hutan baik itu pengamanan hutan, reboisasi, itu juga terbiayai dengan cukup. Selama ini teman teman karyawan di lapangan menjadi ujung tombak dan ujung tombok. Jangan sampai, direksi menyampaikan untung 600 miliar, tetapi teman-teman belum dibayar, masih tombok,” terangnya.

Mereka juga meminta direksi agar membuat inovasi menciptakan produk baru, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan perusahaan. “Kami minta direksi juga fokus pada bisnisnya, jangan hanya pada kayu dan gondorukem saja, tetapi bagaimana menciptakan produk baru yang bisa meningkatkan perekonomian dan pendapatan perusahaan, sehingga perusahaan mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya,” katanya.

Kewajiban yang dimaksund, misalnya kewajiban perusahaan untuk menjaga Hutan Jawa supaya tetap hijau. Selain itu, Perum Perhutani juga berkewajiban memberdayakan masayarakat desa hutan. “Jangan sampai ngejar keuntungan tetapi lupa dengan tugas dan kewajiban utamanya,” jelasnya.

Terakhir, mereka meminta Dirut Perum Perhutani Renaldy M Mauna, sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam pengelolaan Perum Perhutani agar mengundurkan diri karena dianggap gagal mensejahterakan karyawan dan masyarakat desa hutan.

“Dari semua point tadi, kami menilai kami tidak ingin BoD hanya fokus pada laba dan pencitraan saja. Selama ini kami merasa seperti itu. Kami ingin pucuk tertinggi dari direksi ini bertangungjawab dna mengundurkan diri. Beliaulah yang bertanggungjawab, karena beliau pemimpinya BoD, direkturnya seluruh BoD,” imbuhnya.

Dia menambahkan, apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka mengancam akan kembali menggelar unjuk rasa dengan jumlah massa lebih besar di istana negara. “Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan menggelar unras dengan jumlah masa lebih besar, kami akan kerahkan 5000 orang dan kami akan menggelar unras di istana negara,” imbuhnya.

Pantauan di lokasi, sejumlah perwakilan dari demonstran sedang melakukan pertemuan dengan perwakilan direksi Perum Perhutani. Sementara itu, ribuan demonstran masih berada di lokasi menunggu hasil pertemuan tersebut.  slo, trb

baca juga :

Erupsi Semeru, Pemkab Lumajang Kebut Penyiapan Huntara bagi Korban

Redaksi Global News

Rombongan Kedubes AS Silaturrahim ke Cheng Hoo

gas

LIB: Liga 2 Terapkan Larangan Kehadiran Suporter Tim Tamu