Jokowi: 2030 Indonesia Bebas TBC

Presiden Joko Widodo saat mencanangkan Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC 2030 di Cimahi Techno Park, Rabu (29/1/2020)

JAKARTA (global-news.co.id) – Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia bebas Tuberkulosis (TBC) pada tahun 2030 demi mendukung pembangunan sumber daya manusia. Target ini disampaikan saat mencanangkan Gerakan  Bersama Menuju Eliminasi TBC 2030 yang dipusatkan di Cimahi Techno Park, Cimahi, Rabu (29/1/2020).

Presiden menyatakan dukungan pada kegiatan tersebut diberikan mengingat pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus kerja pemerintah dalam lima tahun ke depan.  “Saya mendukung keras kegiatan ini, kegiatan bersama menuju eliminasi TBC di 2030. Karena percuma kalau masyarakat kita enggak sehat, merembetnya bisa ke mana-mana. Bisa ke pendidikan, bisa ke keberlanjutan dalam nanti bekerja, ke mana-mana,” katanya.

Merujuk pada Global Tuberculosis Report WHO 2019, Indonesia merupakan negara dengan beban TBC tertinggi ketiga di dunia, setelah India dan Tiongkok. Pada 2018, diperkirakan ada 845.000 orang jatuh sakit dan 93.000 orang meninggal akibat TBC.

Presiden mengapresiasi kerja keras semua pihak, baik pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), yayasan, hingga kader-kader yang bergerak di lapangan, dalam mengeliminasi TBC yang ditargetkan bisa diberantas habis pada 2030. Ditekankan agar fokus untuk mengeliminasi TBC bukan pada pengobatan tapi pencegahan.

Dikatakan, gerakan tersebut bertujuan untuk mendorong respon terhadap TBC pada ranah nasional dan daerah yang berlandaskan pendekatan lintas sektor.  “Fokusnya bukan hanya pengobatan, tapi pencegahan penyakit. Ini lebih diperlukan sehingga yang namanya pengembangan perkotaan, pedesaan, membangun rumah-rumah yang sehat itu menjadi kunci,” jelas Presiden.

Menurut Kepala Negara, infrastruktur fisik harus turut menjamin dan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. Sejumlah infrastruktur yang harus diperhatikan misalnya drainase yang lancar dan bersih, pengelolaan sampah, hingga penyediaan air bersih.

Presiden juga akan memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum untuk mengerjakan rumah-rumah yang masih belum sehat, terutama di Provinsi Jawa Barat. Ditekankan urusan kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama berbagai pemangku kepentingan, bukan hanya sektor kesehatan, yaitu dokter, Menteri Kesehatan, atau Dinas Kesehatan semata.

“Jadi puskesmas itu menyehatkan masyarakat, bukan pusat pengobatan masyarakat. Artinya, puskesmas itu memang dirancang untuk mencegah penyakit. Jangan ada puskesmas yang bangga karena income-nya banyak. Keliru itu. Pak saya bisa nyetor PAD (Pendapatan Asli Daerah) sekian, keliru itu,” tambah Presiden.

Ditegaskan, puskesmas dirancang untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, bukan mencari profit. “Sekali lagi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Lebih baik kita keluarkan waktu, tenaga, pikiran, dan anggaran ini untuk mencegah. Kita harus memercayai ini, dengan tetap siaga dan waspada sebelum masuk ke pengobatan. Tapi kalau sudah terkena, ya tadi, urusannya adalah TOSS (Temukan, Obati Sampai Sembuh),” tandas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Selain itu hadir juga Ketua Dewan Pembina Stop TB Partnership Indonesia yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden Arifin Panigoro, Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia dan Billy Mambrasar, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.ari