Hearing Batubara di DPRD Gresik Diwarnai Adu Jotos

Saling dorong dan adu jotos dua kubu saat rapat dengar pendapat di kantor DPRD Gresik, Rabu (29/1/2020).

GRESIK (global-news.co.id) – Rapat dengar pendapat atau hearing terkait bongkar muat batubara PT Gresik Jasa Tama (GJT), di gedung DPRD Gresik, Rabu (29/1/2020) diwarnai adu jotos antar dua kubu. Pemandangan ini terlihat di luar gedung DPRD setempat.

Massa tersebut berasal dari warga terdampak yang diundang oleh DPRD Gresik. Mereka membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap keberadaan pabrik bongkar muat batubara di Gresik.

Aksi ini tidak hanya diikuti laki-laki saja, tapi juga perempuan dan anak kecil dari tiga kelurahan yang berada di sekitar PT GJT ikut berkumpul di depan Gedung DPRD Gresik. Awalnya, rapat digelar di ruang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua Komisi III DPRD Gresik Asroin Widyana, Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo dan Dandim 0817 Letkol (Inf) Budi Handoko.

Tapi, belum setengah jam berlangsung kedua kubu massa saling terlibat adu mulut. Massa yang meminta PT GJT direlokasi berada di gedung DPRD Gresik, dengan massa yang berada di alun-alun depan DPRD Gresik adu mulut.

Dalam sekejap berubah menjadi aksi saling dorong dan adu jotos di depan DPRD Gresik. Para petugas kepolisian yang berjaga segera berusaha melerai kedua kubu massa tersebut. Aksi tersebut baru redam setelah kapolres bersama Ketua DPRD Gresik keluar gedung menenangkan massa.

Namun, bukannya reda, gesekan kembali terjadi. Kedua kubu sempat saling dorong. Polisi langsung melerai, kapolres memisahkan kedua kubu massa ke tepi jalan dan meminta untuk semua saling menjaga. “Sudah jangan ada yang tunjuk-tunjuk,” tegas Kapolres Gresik, AKBP Kusworo Wibowos.

Kedua kubu massa menepi, warga terdampak masuk ke dalam gedung DPRD Gresik. Sedangkan kubu massa lainnya duduk-duduk di tepi Alun-alun Gresik.

Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani mengaku, awalnya hanya mengundang masyarakat Gresik untuk mencari jalan keluar bersama dinas terkait. Namun, kenapa ada dua kelompok bisa berseteru. “Saya mengundang masyarakat Gresik bukan dua kelompok pro dan kontra. Saya harap satu masyarakat tidak ada kepentingan si A dan si B. Kalau ada kelompok saya tidak suka. Saya hanya ingin mendengar dari warga terdampak,” paparnya.

Sebelumnya, Saiful Anam, warga Kelurahan Kemuteran berharap, Ketua DPRD benar-benar memikirkan kesehatan dan hajat hidup masyarakat. Meski dumptruck yang biasa batubara dari pelabuhan adalah milik Ketua DPRD sendiri.

“Kami berharap Pak Ketua Dewan mengesampingkan kepentingan bisnisnya, dan benar-benar memikirkan kepentingan rakyat. Ini menyangkut nyawa dan masa depan anak-anak kami,” kata Saiful.

Sebelumnya beberapa kali warga juga diundang ke DPRD Gresik untuk membicarakan masalah tuntutan warga ini. Beberapa kali pertemuan itu disebutkan untuk mencari solusi, tetapi bagi warga satu-satunya solusi yang diinginkan warga adalah pelabuhan batubara dipindahkan.

Warga tidak mempersoalkan pengoperasian pelabuhan oleh PT Gresik Jasatama yang selain untuk bongkar muat batubara juga bongkar muat konstruksi, kayu dan barang-barang lain. Yang ditolak warga adalah bongkar muat batubara.

Pelabuhan batubara ini beroperasi sejak tahun 2006, dan pada tahun 2016 disepakati bahwa PT Gresik Jasatama akan memindahkan dermaga batubaranya ke tempat lain, salah satu alternatifnya pindah ke  JIIPE (Java Integrated Industrial And Port Estate).

“Memindahkan pelabuhan batubara ke tempat lain adalah janji PT Gresik Jasatama. Janji itulah yang seharusnya didorong oleh DPRD dan Pemkab Gresik agar direalisasikan. Jangan berusaha mencari solusi yang lain, karena penolakan pelabuhan batubara bagi warga adalah harga mati,” kata Saiful.  trb, ngo