MALANG (global-news.co.id) – Menapaki 2020, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memiliki sejumlah resolusi. Mengawali tahun, Kota Pendidikan ini memilih fokus untuk menyelesaikan sederet permasalahan yang ada. Mulai dari realisasi sederet pembangunan dan mega proyek, hingga fokus pada problem-problem klasik seperti macet dan banjir.
Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, sepanjang 2019 sudah banyak pencapaian yang diraih. Baik dalam kancah nasional, maupun internasional. Meski begitu, pencapaian yang diperoleh tak semestinya membuat bersantai. Melainkan harus dijadikan motivasi untuk meraih pencapaian yang lebih tinggi.
“Di antaranya kita masuk dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik melalui Brexit dari Kemenpan RB. Program Lelang Kinerja kita juga menjadi acuan. Selain itu, Kemenhub juga memberikan penghargaan Wahana Tata Nugraha, dan masih banyak lagi,” kata Sutiaji, Rabu (1/1/2020).
Sedangkan untuk inovasi pendukung kinerja Pemkot Malang, Sutiaji mengaku telah menyaipkan sederet inovasi. Salah satunya melalui Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang belum lama disahkan. Dengan cara ini, akan ada perampingan dan efisiensi anggaran hingga Rp 67 miliar.
Sederet program yang ditetapkan dalam Lelang Kinerja pun, ia yakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun semua itu tetap akan dilakukan evaluasi terhadap sederet persoalan yang menjadi pekerjaan rumah Pemkot. Di antaranya adalah masalah kemacetan dan banjir. Berbagai skema pun dia sebut telah disiapkan untuk mengatasi permasalahan itu.
Dia menyampaikan, secara bertahap Pemkot Malang akan melakukan pembebasan lahan pada sekitar 21 persimpangan. Lantaran pelebaran di persimpangan melalui kajian yang dibuat cukup efisien untuk mengatasi kemacetan. Sejak 2020, pelebaran jalan dan pembebasan lahan dia pastikan akan berjalan. “Pembebasan lahan dan pembenahan serta pelebaran dilakukan secara bertahap,” tambahnya.
Sementara berkaitan dengan banjir, pria berkacamata ini menyampaikan, pembenahan drainase menjadi fokus utama. Selain itu, melalui Gerakan Angkut Sampah dan Sedimen (GASS) yang baru saja di-launching, diharapkan mampu meminimalkan penyebab banjir.
Sebagai langkah awal, pihaknya akan melakukan pembersihan sampah di aliran sungai. Selain itu, Pemkot juga telah menyiapkan program zonasi saluran drainase. Program ini akan melibatkan perangkat kelurahan di masing-masing wilayah untuk pembersihan sampah dan sedimentasi.
“Kita masih nyusun peta, jadi yang namanya drainase itu tanggung jawabnya nanti di masing-masing kelurahan. Dan kita nanti mungkin lebih banyak buat sedimen, itu kan penampungnya,” ujar Wali Kota Malang.
Ia menjelaskan, program tersebut nantinya akan dibuat di titik-titik yang dianggap krusial. Zonasi saluran drainase itu menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan efektivitas pembersihan setiap saluran air. Sehingga kesadaran lingkungan warga Kota Malang dapat dijalankan secara mandiri.
“Kita ada rencana nanti itu kali (sungai) akan kita buat kedung (semacam lubangan besar) di saluran drainase. Jadi, ada lubangan besar yang akan menampung pusaran sampah, jadi sampah nggak akan ke dalam. Airnya muter di pusaran situ dulu sebelum mengalir,” imbuhnya.
Tetapi, saat ini rencana tersebut masih dalam proses pendataan wilayah mana saja yang dianggap krusial untuk dibuatkan zonasi saluran drainase itu. Bahkan, secara berkala jika program sudah dijalankan pihak kelurahan berkewajiban untuk melakukan pengawasan secara berkala.
“Kita masih akan mendata, salah satu contohnya di wilayah Pisang Candi nanti. Dan itu kelurahan yang bertanggung jawab juga untuk wilayahnya. Apalagi ke depan sudah pakai digitalisasi, pelaporan lebih mudah. Lurah juga harus keliling lihat prosesnya berjalan apa tidak nanti,” tandasnya.
Sedangkan untuk beberapa mega proyek yang akan digarap pada 2020 ini di antaranya Malang Creative Center, Jembatan Kedungkandang, Islamic Center serta pengembangan Koridor Kayutangan atau Kampung Wisata Heritage. Seluruhnya telah direncanakan melalui APBD 2020 yang telah disepakati dan disetujui.
“Layanan publik secara online pada 2020 juga akan lebih ditingkatkan, perangkat daerah harus lebih meningkatkan kinerjanya,” paparnya.
Lebih jauh Sutiaji menerangkan, jika penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian tersendiri. Mulai tahun ini akan diterapkan rompi khusus untuk memberi sanksi bagi ASN dengan kinerja buruk. Sedangkan bagi ASN yang berprestasi akan mendapatkan reward khusus, di antaranya berupa tunjangan khusus. tim, mlv