Menyambut datangnya tahun baru 2020, Pemprov Jatim menggelar doa bersama dan memberi santunan kepada 1.500 anak yatim piatu. Tak ada lagi keramaian letupan kembang api dan bunyi terompet, yang ada lantunan doa yang dipanjatkan oleh anak-anak yatim piatu untuk kebaikan dan kesejahteraan Jatim.
Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak mengatakan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang sedang menunaikan ibadah umrah di Makkah juga ikut mendoakan Jatim lebih baik ke depannya.
“Dari Makkah Ibu Khofifah juga berdoa, dari Grahadi semua elemen di Jawa Timur mensyukuri segala berkah yang telah diberikan Allah SWT. Tentunya ada hal-hal yang kita harap bisa lebih baik, tapi kita harus tetap mensyukuri apa yang ada. Di 2020, semoga kita dijauhkan dari hal hal yang tentunya mengganggu keamanan kenyamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Emil saat menghadiri acara Dzikir dan Doa Bersama 1.500 Anak Yatim Piatu dalam Rangka Melepas Tahun 2019 dan Menyongsong Tahun 2020 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (31/12/2019).
Terkait pelaksanaan dzikir dan doa bersama anak yatim, Emil menyampaikan, bahwa kegiatan sengaja dilaksanakan pada siang hari agar anak-anak yatim bisa segera berkumpul kembali dengan kerabatnya. Selain itu, untuk memberikan kesempatan kepada para ASN di lingkup Pemprov Jatim dapat menikmati malam pergantian tahun ataupun beribadah bersama keluarga di penghujung tahun.
“Saya rasa ini adalah suatu inovasi yang menarik dari Ibu Gubernur, di mana beliau juga menekankan akan pentingnya kebersamaan dengan seluruh keluarga bagi segenap insan di Pemprov Jatim,” ujarnya.
Pada kesempatan itu Emil menjelaskan, untuk tahun 2020 terdapat beberapa pondasi yang akan diperkuat dan ditingkatkan kualitas implementasinya oleh Pemprov Jatim. Di antaranya, yaitu Program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas), program Millennial Job Center (MJC), dan Balai Latihan Kerja (BLK) intensif. Termasuk beberapa inovasi-inovasi yang sedang dikembangkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong UMKM.
Selain itu, Pemprov Jatim juga akan menjembatani antara pemerintah pusat dengan kabupaten/kota. Misalnya, dalam penerapan Perpres No 80 Tahun 2019 dimana Pemprov harus bisa menyelaraskan antara kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
“Jadi, kami akan banyak melakukan koordinasi dan pengawalan untuk program-program infrastruktur strategis. Khususnya, yang kewenangannya dari pusat tetapi pelaksanaannya harus berseiring dengan provinsi,” urai mantan Bupati Trenggalek ini.
Untuk itu, Emil berharap, masyarakat bisa menyadari bahwa salah satu tugas utama Pemprov Jatim salah satunya adalah menyukseskan program-program pusat. Apalagi, pemprov merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat sehingga indikator kinerjanya harus juga dilihat dari hal itu.
Turut hadir pada kegiatan kemarin, antara lain Sekdaprov Jatim, Forkopimda Provinsi Jatim, serta para Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim. erf