Jelang Pilkada, KPU Surabaya Sosialisasikan Pencalonan

 

Seminar sosialisasi Pilkada Surabaya, Kamis (26/12/2019).

SURABAYA (global-news.co.id)-  Meski pelaksanaan Pilkada Surabaya masih sembilan bulan lagi, tepatnya 23 Setember 2020, namun KPU Kota Surabaya sudah melakukan sosialisasi terkait Pilkada Surabaya kepada semua elemen masyarakat dan partai politik. Bahkan KPU Surabaya telah memulai tahapan dengan membuka pendaftaran bagi Calon Wali Kota (Cawali) jalur perorangan.
Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi menegaskan jika sejumlah tahapan dan sosialisasi pilkada sudah sesuai aturan yang dibuat oleh KPU RI. Bahkan pada penyelenggaraan Pilkada  2020 mendatang, KPU mengambil tagline ”Pemilihan Bermartabat, Surabaya Hebat’.
“Tagline itu mengandung arti luas untuk Kota Surabaya,” tegasnya dalam seminar sosialisasi Pilkada Surabaya,
Kamis (26/12/2019).
Pemilihan Bermartabat, kata Syamsi, terdiri dari 3 pilar yakni masyarakat sebagai pemilih, peserta pemilihan atau para calon dan penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP).
Jika ketiga pilar itu berjalan sesuai fungsinya maka terlahir Pemilu Bermartabat.
Pemilu bermartabat, lanjut dia, juga menciptakan proses pemilihan yang tidak terpolarisasi, tidak ada money politiics dan tidak ada ketegangan antar pendukung Paslon (pasangan calon).
“Jadi semua pendukung Paslon bisa memahami hasil Pemilu. Paslon yang menang bisa bermartabat dan yang kalah terhormat. Dengan begitu Surabaya akan menjadi hebat,” tandasnya.
Ia mengatakan, Surabaya Hebat itu bukan mendekonstruksi kepala daerah yang menjabat sebelumnya, namun lebih pada penyelenggaraan yang hebat.
“Penyelenggaraan pilkada  yang hebat bukan karena pemimpin yang lalu,” tandasnya.
Sementara itu, dalam seminar tersebut, Abdul Kholiq akademisi asal UIN Sunan Ampel Surabaya menjelaskan bahwa pemililhan langsung itu sudah berlangsung sejak 4 periode penyelenggaraan Pemilu. Terdapat 3 komponen yang harus diperhatikan untuk menuju Pemilu Sukses yaitu Integritas, The Rule of Law dan Persepsi Indeks atau tanggapan masyarakat.
“Pemilu ada proses demokrasi yang harus ada 3 komponen tersebut. Namun di Indonesia proses demokrasi sudah berjalan sesuai rule,” katanya.
Sementara, Ketua KPU Jatim Choirul Anam menyatakan, sistem penghitungan perolehan suara pada pilkada  nanti, hasilnya akan dilihat melalui e-Rekap dari form C1.
“KPU masih menggodok dengan ITS soal softwarenya. Tapi nanti hasil rekapan form C1 yang dihitung hasilnya,” tandasnya. ani