Utang RI Tembus Rp 4.756 Triliun, Wamenkeu Sebut Masih Aman

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam acara the 3rd Consumer Banking Forum di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (27/11/2019).

JAKARTA (global-news.co.id) – Masyarakat diminta tak perlu khawatir terkait penarikan utang pemerintah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang semakin besar dan telah melampaui pagu dalam APBN 2019 karena utang negara masih terkendali.

Sebelum menerbitkan SBN pemerintah telah melakukan perhitungan dengan cermat sehingga utang negara juga masih dalam kondisi aman dan terkendali.

“Kami sudah hitung sebelumnya. Dan ini masih terkendali, masih aman,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam acara the 3rd Consumer Banking Forum di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Ia menuturkan itu merupakan strategi pemerintah terhadap pembiayaan APBN melalui pemanfaatan pasar yaitu penerbitan surat utang dan pinjaman multilateral termasuk memperbesar instrumen SBN tersebut.

“Kami melakukannya saat kondisi suku bunga sedang turun dan masih bergerak turun jadi kami memang oportunistik dalam strategi,” ujarnya.

Ia menjelaskan penambahan pembiayaan utang itu juga untuk menekan defisit APBN 2019 yang melebar pada kisaran 2 persen sampai 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) agar fungsi anggaran sebagai stabilisator bisa tetap berjalan. “Dalam kondisi ekonomi seperti ini, pemerintah tidak bisa potong belanja lebih banyak sehingga kami naikkan pembiayaan supaya APBN tetap bisa memberi dukungan pada perekonomian,” katanya.

Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah per akhir Oktober 2019 berada di angka Rp 4.756,13 triliun. Utang tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 277,56 triliun dibandingkan Oktober 2018 yang tercatat sebesar Rp 4.478,57 triliun.

Sementara itu untuk realisasi penerbitan SBN Neto hingga 20 November telah mencapai Rp 457,66 triliun yang melebihi pagu yang telah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp 389 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah ingin membangun perekonomian yang berkelanjutan sehingga akan dilakukan transformasi kebijakan pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tak lagi banyak bersumber dari utang.

“Jadi nantinya sebagian besar pertumbuhan ekonomi kami, tidak datang dari utang, tapi lebih dari private sector, sejalan dengan datangnya modal asing ke Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menuturkan transformasi kebijakan itu dilakukan dengan memperbaiki dan menjaga iklim investasi, sehingga dapat terus menjadi pendorong perekonomian di Indonesia, mengingat diperlukan pertumbuhan dua digit pada sektor ini. “Dulu bisa double digit 11 sampai 12 persen, namun sejak krisis keuangan pertumbuhan investasi kita di bawah dua digit,” ujarnya.

Pemerintah juga tengah memangkas sejumlah regulasi yang dianggap menghambat datangnya investor ke Indonesia dengan menggantinya melalui Omnibus Law. “Lewat perbaikan iklim investasi ini kami berharap bisa menyediakan ruang bagi banyak investor untuk datang ke Indonesia, baik domestik maupun asing untuk membangun ekonomi bersama kami,” kata Sri Mulyani.

Perbaikan pada neraca pembayaran sebab setiap ekonomi domestik tumbuh juga dilakukan. Pasalnya, belakangan tren kondisi Current Account Deficit (CAD) turut meningkat karena defisit impor minyak dan gas (migas).

Dengan adanya investasi di sektor energi, termasuk migas, bisa membantu neraca pembayaran untuk tetap tumbuh dan pada saat bersamaan juga ikut menekan angka defisit. Indonesia pun telah memiliki banyak jenis investasi di sektor energi, terutama investasi terkait energi baru terbarukan atau renewable energy.  jef, ins