Perlu Raperda Perlindungan Petani Garam

SURABAYA (global-news.co.id) – Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Aliyadi Mustofa mengaku prihatin dengan kondisi petani garam di wilayah Madura. Pasalnya, harga garam saat ini terjun bebas pada posisi terendah sejak beberapa tahun terakhir yakni kisaran Rp 170 perkilogram.

Aliyadi Mustofa

Ironisnya, hingga saat ini belum ada solusi konkrit dari pemerintah pusat maupun pemprov Jatim untuk mengangkat kembali harga garam rakyat. “Tadi ada forum petani garam dari Madura meliputi 4 kabupaten audiensi dengan Komisi B ada keluhan mendasar. Sudah lama kita dengar itu, terutama berkaitan dengan harga garam. Sampai hari ini petani menjerit dan langkah-langkah yang dilakukan sejauh ini juga belum ada solusi nyata,” ujar Aliyadi, Rabu (6/11/2019).

Menurut politisi asal Madura selain harga anjlok, para petani garam juga mengeluh karena saat ini garam hasil panen raya menumpuk dan tidak terserap pasar maupun PN Garam.

“Garam petani menumpuk, nggak laku dan harganya murah. Ini menjadi tugas kami khususnya bagi Menteri Perindustrian dan Menteri Kelautan dan Perikanan karena pengambil kebijakan soal ini garam adalah karena pemerintah pusat,” ungkap Aliyadi.

Politisi PKB itu berjanji, dalam waktu dekat pihaknya akan memfasilitasi para petani garam agar bisa bertemu dengan pemerintah pusat, supaya bisa menyampaikan keluhan langsung.

Selain itu, Komisi B DPRD Jatim juga akan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk melindungi petani garam di Jatim. Dalam Raperda itu akan dibahas regulasi agar harga garam kembali terdongkrak naik.

Disamping itu, untuk menaikkan harga dan melindungi petani dari tengkulak, menurut Aliyadi, diperlukan badan khusus yang menangani garam di Jatim. “Komisi B akan mengadvokasi petani garam ke Jakarta untuk memberikan solusi secepatnya. Disamping itu kami akan mendesak Gubernur Jatim segera kirim surat terkait apa yang menjadi keluhan petani garam yang saat ini belum ada tindaklanjuti” pungkasnya. ani