Penggunaan DIPA 2020 di Jatim Harus Sampai ke Penerima Manfaat

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan DIPA 2020 di Surabaya, Jumat (22/11/2019).

SURABAYA (global-news.co.id)-  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berpesan kepada kepala daerah agar memastikan DIPA yang diterima tidak sekadar terkirim tapi  sampai ke penerima manfaat, termasuk di dalamnya dana desa.

“Saya minta kepada seluruh pihak kepala daerah, lurah, dan camat tak hanya melakukan ‘sent’ program tapi juga memastikan program ‘delivered’ pada masyarakat. Seperti beberapa kali disampaikan oleh Presiden,” tegas Gubernur Khofifah usai menyerahkan DIPA 2020 di Surabaya, Jumat (22/11/2019).

Dikatakannya, penyerahan DIPA kepada bupati/walikota ini juga disertai transfer alokasi dana yang harus sampai ke desa,  total DAK dan alokasi dana transfer daerah dan desa se-Jatim  jumlahnya mencapai  Rp 79,31 triliun.

Penyerahan DIPA ini diberikan guna menjalankan program prioritas pembangunan nasional 2019-2024 untuk mewujudkan Indonesia Maju  pada tahun 2045.  Ada lima program prioritas Presiden Jokowi yang ditekankan dalam lima tahun ke depan. Yaitu mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM,  penyederhanaan regulasi dan peraturan perundangan, reformasi  birokrasi, dan transformasi ekonomi.

“Pertama upaya pembangunan infrastruktur. Para walikota bupati sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi. Targetnya tahun 2021 seluruh Jatim sudah terlistriki berbasis rumah tangga,” ucap Khofifah.

Sampai saat ini, Khofifah menyampaikan masih ada 253 ribu rumah tangga yang belum teraliri listrik. Khofifah menyampaikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan menteri ESDM agar target tersebut bisa tercapai. “Pada posisi ini, tentu kita berharap sesuai juga pesan Bapak  Presiden. Segerakan proses penyiapan semuanya termasuk yang harus lelang. Silakan segera dilakukan lelang. Jangan diakhir-akhir tahun anggaran kemudian masih ada anggaran yang belum teserap karena proses lelangnya yang belum selesai,” paparnya.

Karena itu, rakor merupakan sarana dalam membangun sinergitas sekaligus bisa membreakdown program prioritas nasional yang disampikan Presiden RI Jokowi dalam Rakornas di Sentul Bogor, Rabu (13/11) lalu. Masing-masing daerah diharapkan ada tindak lanjut dari rakornas tersebut. “Ini penting untuk mensinergikan antara seluruh program nasional dengan program yang dimiliki provinsi, maupun kabupaten/kota sampai tingkat desa dan kelurahan. Agar seluruh program nyambung dari pemerintah pusat sampai desa,” pungkasnya. ani