Pemerintah Kaji Pemangkasan Eselon

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapat Terbatas dengan topik Program Cipta Lapangan Kerja di Kantor Presiden Jakarta, Senin (11/11/2019).

JAKARTA (global-news.co.id)-Pemerintah melalui Kementerian PAN/RB saat ini tengah mengkaji reformasi birokrasi termasuk di dalamnya pemangkasan eselon.

“Saya kira di Kementerian PAN/RB juga sudah menyiapkan. Nanti yang dipangkas pertama mungkin eselon 4 di setiap kementerian, meskipun ini juga harus dilihat secara cermat kajiannya,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pengantarnya ketika Rapat Terbatas dengan topik Program Cipta Lapangan Kerja di Kantor Presiden Jakarta, Senin (11/11/2019).

Ia mengatakan sudah saatnya dilakukan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga. Sebab kata dia, sebaik apapun peraturan atau regulasi jika orientasi birokrasi di Indonesia belum berubah maka hal ini akan menjadi masalah yang berkaitan dengan kecepatan, dan berkaitan dengan sumbatan.

“Oleh sebab itu reformasi birokrasi harus dilakukan besar-besaran beriringan paralel dengan pemangkasan regulasi-regulasi yang ada, mengubah cara kerja yang manual analog ke cara-cara kerja digital, mengubah mindset dari dilayani menjadi melayani,” katanya.

Dan yang tidak kalah pentingnya kata dia, adalah mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil. “Jangan sampai kita masih bertele-tele di prosedur tapi goalnya hasilnya justru tidak dilihat, sekali lagi mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil,” katanya.

Pada kesempatan itu hadir seluruh jajaran menteri/pejabat setingkat menteri dari kementerian/lembaga.

Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menata hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga satu persepsi dalam menyukseskan program cipta lapangan kerja. “Saya minta Mendagri untuk menata tata hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Presiden Jokowi.

Ia mengatakan perlu ada hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat, dengan pemerintah provinsi, pemkab/pemkot. Selain itu, juga kata dia harus dilihat betul supaya semuanya satu garis beriringan dalam cipta lapangan kerja. “Antara gubernur, bupati, wali kota sampai DPRD harus semuanya paham dan satu garis tentang urgensi-nya cipta lapangan kerja,” ujarnya menegaskan.

Oleh sebab itu reformasi yang dilakukan di tingkat pusat harus bergulir ke seluruh provinsi, kabupaten, kota, baik dari sisi regulasi mau pun kewenangan daerah. jef, ins