Pemdes Perlu Pendampingan Kelola Dana Desa

SURABAYA (global-news.co.id) – Maraknya penyelewengan dana desa (DD) yang melibatkan kepala desa (Kades) cukup disayangkan kalangan DPRD Jawa Timur. Sesuai laporan kepolisian di Jatim tahun 2019, ada sekitar 90 kasus penyelewengan DD. Namun tidak semua murni pelanggaran, tapi ada sebagian tidak tahu menahu soal pengelolaan anggaran.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Achmad Firdaus menegaskan, jika sesuai laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa 95 persen penyelewengan dilakukan Kades dan istrinya. Yang menarik, mereka kebanyakan tersandung kasus penyelewengan DD, sebagian justru tidak tahu cara pengelolaan DD yang cukup besar mencapai Rp 1 miliar.

Achmad Firdaus

“Memang sebenarnya pemerintah pusat sudah menyediakan pendampingan atas pengelolaan dana desa. Tapi sampai sejauh mana efektifitasnya,” terang politikus asal Partai Gerindra ini, Rabu (27/11/2019).

Untuk itu, pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jatim lewat Pemerintah Desa (Pemdes), memberikan bantuan berupa pendampingan dalam pengelolaan dana desa.

Selain itu, pihaknya berharap ada perlakuan berbeda soal kasus DD, terutama jika memang tidak ada unsur kesengajaan melakukan penyelewengan. Menurutnya, mereka-mereka ini tidak perlu diproses di pidana, karena kasus ini muncul akibat ketidaktahuan aparat pedesaan, maka perlu adanya pembelaan.

Dengan begitu pengucuran dana desa tidak membuat trauma para mereka yang ingin maju menjadi kepala desa. “Jujur dana desa selama ini sangat membantu memajukan perekonomian masyarakat desa. Untuk itu perlu adanya pendampingan yang lebih efektif terhadap aparat desa,” tandas mantan Ketua Komisi B DPRD Jatim ini.

Seperti diketahui, secara nasional ada sekitar 250 kasus dana desa yang masuk ranah hukum dan siap disidangkan dengan tuduhan penyelewengan dana desa.  ani