KPPPA – FJPI Ajak Media untuk Responsif Gender

Pakar gender KPPPA Sri Mulyani saat menjadi pemateri dalam kegiatan Penguatan Jejaring Pelembagaan PUG dan PUHA Melalui Forum Media di Provinsi Jatim, Surabaya (7/11/2019).

KPPPA – FJPI Ajak Media untuk Responsif GenderSURABAYA (global-news.co.id) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berkolaborasi dengan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) menggelar bimbingan teknis untuk para jurnalis perempuan di Surabaya, Kamis (7/11/2019).

Lewat kegiatan ini diharapkan para jurnalis perempuan menjadi garda terdepan dalam organisasi pers, organisasi profesi maupun di lingkungan masyarakat untuk menghasilkan konten-konten jurnalistik yang responsif gender.

Kepala Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) Indra Gunawan menjelaskan dengan adanya pelatihan Penguatan Jejaring Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Media, pihaknya ingin mengajak media untuk peduli pada persoalan kesetaraan gender dan anak. Sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini media lebih aware terhadap isu-isu tersebut.

“Media punya power, kita ingin mengajak media berperan dalam hal ini.  Bisa mengedukasi dan mengubah cara pandang di lingkungan masyarakat dan pemerintah dalam kesetaraan gender,” jelasnya.

Pakar gender KPPPA Sri Wahyuni  menjelaskan saat ini banyak media tak responsif gender. Pemberitaan media banyak menyudutkan perempuan dengan diksi-diksi, pelabelan yang merugikan. Dia lantas menunjukkan masih banyaknya judul pemberitaan di media massa, foto pendukung yang tak responsif gender.

“Masih ada foto-foto korban perkosaan, pembunuhan dipasang di media massa secara vulgar.  Belum lagi berita-berita pendukung yang tak penting disajikan, misalnya wawancara dengan anak korban perkosaan, pembunuhan dan anggota  keluarga lain yang kurang relevan dengan keadaan. Pernahkah kita memikirkan bagaimana perasaan keluarga korban dengan berita-berita semacam ini,” katanya.

Karena itu  lewat kegiatan ini dia mendorong kalangan jurnalis  untuk lebih meningkatkan upaya-upaya perlindungan anak dan perempuan. “Jadi kegiatan ini penting dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas pemahaman, kemampuan dan kompetensi jurnalis perempuan dalam mengidentifikasi isu gender, menganalisis, menelaah, serta memberikan edukasi kepada masyarakat dengan mengubah mindset atau pola pikir dalam menyikapi peran gender,” katanya seraya berharap pemerintah daerah juga  lebih berperan dalam pembangunan keadilan gender ini.

Sementara itu Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Jawa Timur Uni Lubis menjelaskan saat ini diskriminasi perempuan dalam pemberitaan di media massa masih mendominasi. Dan cenderung menyudutkan dengan pelabelan yang merugikan kaum perempuan. Salah satu contohnya soal kasus prostitusi online yang melibatkan artis ibukota VA beberapa waktu lalu.

Menurut dia, pemberitaan media massa waktu itu justru sibuk mengeksploitasi si perempuan. Padahal kasusnya belum ditetapkan secara terbuka oleh pihak kepolisian. Asas praduga tak bersalah pun diabaikan. Selama seminggu setelah kasus mencuat, tidak ada yang menanyakan dimana laki-laki yang saat itu dipergoki bersama VA.  “Ini satu kasus media yang gagal dalam menerapkan pemberitaan sensitif gender,” ungkap wanita yang juga menjabat sebagai Pimpred IDN Times ini.

Dia memahami hal ini karena news room di banyak media didominasi kaum laki-laki. Cara pandang mereka bisa jadi belum sensitif gender. Padahal prinsip pemberitaan haruslah memiliki sensitivitas terhadap gender equality. Bukan berarti memaknainya perempuan yang selalu menang. Dalam perspektifnya, hal itu tidak dibenarkan. Karena menyoal sensitif gender ini berkaitan dengan kesetaraan dan empati.

“Kita harapkan dengan adanya pelatihan ini, supaya di news room jurnalis perempuan yang pertama harus punya kepedulian terhadap sensitif gender sembari mengajak jurnalis laki-laki melakukan hal yang sama. Karena kesetaraan ini tugas semua jurnalis,” paparnya. tis, ret