Kenaikan Iuran BPJS Dikhawatirkan Berdampak Efisiensi Anggaran

dr Christina Indah Wahyu

MOJOKERTO (global-news.co.id) –Kenaikan iuran BPJS membuat Pemkot Mojokerto harus mengalokasikan dana tambahan minimal Rp 9 miliar untuk mensukseskan Program  Universal Health Converange (UHC). Padahal, tahun 2020 Pemkot Mojokerto sebelum ada kenaikkan iuran BPJS anggaran untuk UHC Rp 17 miliar untuk membiayai kesehatan 55 ribu warga Kota Mojokerto.  Adanya kenaikan iuran ini, diprediksikan anggaran untuk UHC tahun 2020 minimal Rp 26 miliar. Meningkatnya anggaran kesehatan itu dikhawatirkan akan berdampak pada efisiensi anggaran di pos lainnya guna mensukseskan program UHC.

Kadinkes Kota Mojokerto, dr Christina Indah Wahyu mengatakan, dampak dari kenaikan tarip BPJS membuat Dinkes Kota Mojokerto harus cepat memvalidasi ulang kepesertaan mereka dalam UHC.

Dari hasil validasi, Dinkes mendapatkan data awal jumlah peserta UHC ada 53 ribu dari data sebelum divalidasi Rp 55 ribu orang. Sehingga ada penurun peserta sekitar 2 ribu orang. Penurunan itu disebabkan karena meninggal dunia, pindah domisili. “Dengan jumlah peserta 53 ribu orang itu, dengan kondisi kenaikan iuran BPJS naik  estimasi pembiayaan biaya untuk menyukseskan program UHC mencapai minimal Rp 26,6 miliar,” katanya, Rabu (13/11/2019).

Untuk tidak terlalu memberatkan pemkot dalam hal pembayaran pos kesehatan itu, lanjut Indah ada janji pemerintah pusat akan menambah alokasi dana bantuan cukai rokok yang diberikan pemerintah pusat ke daerah.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Agus Wahyudi membidangi pendidikan dan kesehatan, berharap agar penambahaikan dana cukai rokok dari pemerintah pusat ke daerah disesuaikan dengan kenaikan anggaran BPJS yang ditanggung Pemerintah daerah.

Selain  itu, untuk mengetahui secara jelas mengapa BPJS menaikkan iuran, lanjut Wahyudi pihaknya akan mengundang Kepala Cabang BPJS yang mengayomi warga di Kota Mojokerto. Dengan dengar pendapat ini nantinya akan diketahui alasan secara jelas mengapa iuran BPJS dinaikkan seperti itu .

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Sony Basuki Rahardjo mendesak eksekutif  terus melobi pemerintah pusat agar anggaran cukai rokok yang diberikan ke Pemkot Mojokerto ditambah minimal sebesar subsidi yang diberikan untuk membayar iuran UHC. Sehingga, Pemkot Mojokerto tidak terlalu berat dalam membayar iuran kesehatan bagi warganya.

“Alokasi uang cukai rokok untuk Pemkot Mojokerto mulai tahun 2020 harus ditambah dari tahun sebelumnya. Nilai anggaran tambahannya, minimal anggaran penambahan untuk membayar iuran UHC,”katanya.

Penambahan jatah cukai rokok itu, lanjut Sony sebaiknya dipakai untuk membayar iuran kesehatan, dan tidak untuk membangun infrastruktur. Artinya, uang cukai rokok tahun ini harus dialokasikan untuk kegiatan perbaikan kesehatan masyarakat. “Tidak lagi untuk pembangunan fisik, membuat atau merehab ruang untuk merokok, atau yang lain, selain perbaikan kesehatan langsung ke masyarakat,”katanya. bas