Investasi Asing Rp 700 Triliun Terkendala Masalah Domestik

Satgas Percepatan Investasi BKPM akan diterjunkan untuk mempercepat pelayanan kepada investor yang saat ini banyak terkendala masalah domestik.

JAKARTA (global-news.co.id)- Animo investor asing masuk ke Indonesia tidak surut.  Bahkan ada Rp 700 triliun investasi siap antre masuk ke Indonesia. Sayangnya, investasi tersebut terkendala berbagai masalah domestik. “Animo investor masuk ke negara kita tidak menurun. Sangat tinggi,” ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil  Lahadalia di Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Bahlil mengatakan, nilai investasi tersebut dalam bentuk investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI). “FDI ini sudah di depan pintu. Tapi tidak bisa masuk dan berinvestasi ke dalam negeri. Sebab masalah-masalah sepele dan klasik, berputar-putar, izin-izin, rekomendasi, regulasi perpajakan, dan ketersediaan lahan,” terang Bahlil.

Bahlil menambahkan, saat ini sebanyak 24 perusahaan siap berinvestasi sebesar Rp700 triliun ke Indonesia. Perusahaan tersebut siap masuk ke berbagai sektor usaha. Hanya saja, investasi tersebut hanya berakhir pada level komitmen. Sebab, hambatan berinvestasi di Indonesia terlalu besar.

“Dengan rumitnya regulasi sektoral, berbelit-belit membuat banyak investor ini balik badan kembali ke negaranya masing-masing. Dia bertahun-tahun susah dapat selembar surat. Jangankan pengusaha luar, investor dalam negeri pun bisa lari,” ucap Bahlil.

Sebab itu, Bahlil mengatakan, BKPM akan fokus membenahi persoalan domestik. “Promosi tetap jalan. Tetapi kita selesaikan karena yang antre masuk banyak. Ini saja belum bisa kita tangani. Kita akan benahi soal kewenangan perizinan sektoral, perpajakan, dan pengadaan lahan. Kita juga akan selesaikan masalah koordinasi di daerah,” jelas Bahlil.

Bahlil mengatakan, pihaknya tak ingin melihat investor yang dipersulit di berbagai lembaga atau di daerah. “Bila perlu sejak turun pesawat, investor sudah kita tenteng. Ada yang dampingi sampai jadi buat perusahaan di sini,” ucapnya.

Untuk itu, BKPM dalam waktu dekat akan melakukan terobosan kebijakan baru untuk mempercepat pelayanan kepada investor, selain akan dilayani oleh Satgas Percepatan Investasi BKPM.

BKPM mencatatkan realisasi investasi langsung pada kuartal III 2019 mencapai Rp 205,7 triliun, atau naik 18,4% dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 173,8 triliun. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga meningkat 18,9% menjadi Rp 100,7 triliun, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) naik 17,8% ke posisi Rp 105 triliun.

Dengan capaian kuartal III 2019, total realisasi investasi dalam sembilan bulan pertama tahun ini mencapai Rp 601,3 triliun, naik 12,3% dibanding periode yang sama tahun lalu. Total investasi PMDN mencapai Rp283,5 triliun, sedangkan PMA mencapai Rp317,8 triliun.

Terpisah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kepala daerah baik gubernur, bupati, wali kota mempermudah perizinan investasi yang berorientasi ekspor. Sebab, Presiden menegaskan, dengan semakin banyaknya investasi berorientasi ekspor, defisit transaksi berjalan bisa tertangani.

“Saya titip kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, sudah tutup mata tanda tangan izinnya secepat-cepatnya. Nggak usah ditanya-tanya. Urusan keamanan back up dari Polres, Polda,” tegas Presiden di SICC Bogor, Rabu (13/11/2019).

Namun, tidak hanya investasi yang berorientasi ekspor, Jokowi juga meminta investasi yang memproduksi barang substitusi impor juga dipermudah. Selain mengurangi impor, hal ini juga perlu dilakukan agar muncul dan tercipta banyak lapangan kerja.

“Ada investor datang ingin bangun pabrik industri substitusi impor juga tutup mata. Tanda tangan secepat-cepatnya. Nggak usah ditanya. Sudah saya beri izin sekarang, tapi kamu mulai kapan? Besok? Langsung digitukan,” tandasnya.

Tak hanya itu para kepala daerah juga harus membantu jika investor mengalami kesulitan di lapangan. Misalnya jika investor tersebut mengalami kendala lahan, maka pemda harus membantu. “Di lapangan ada problem apa? Lahan? Bantu, biar segera terealisasi sehingga defisit transasksi berjalan kita menjadi baik,” cetusnya.

Menurut Jokowi jika masalah defisit transaksi berjalan selesai maka Indonesia berani ‘berkelahi’ dengan negara mana pun. Sementara jika tidak, maka Indonesia harus terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal sebelum berselisih secara ekonomi dengan suatu negara. jef, sin, ins