Diisukan Jadi Dewas KPK, Kini Jadi Bos BUMN

Ahok bersama Megawati dan Djarot Saiful Hidayat.

Banyak isu menyertai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Selain soal kehidupan asmaranya– mulai perceraiannya dengan Veronica Tan dan pernikahannya dengan Puput Nastiti Devi–, sejumlah isu muncul terkait jabatan Ahok di Pemerintahan Presiden Jokowi. Ahok sempat disebut akan menjadi menteri. Kemudian diisukan menjadi Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Kini, dia disebut akan menjadi petinggi BUMN.

————————–

SENYUM Ahok mengembang saat mendatangi kantor Kementerian BUMN di  Jakarta Pusat, Rabu 13 November 2019. Ahok tampak bergegas menuju kantor Menteri BUMN Erick Thohir.

Setelah menemui Erick Thohir, Ahok mengaku diminta untuk memimpin salah satu BUMN. Namun, dia belum mengetahui pasti jabatan apa yang ditawarkan kepadanya. Begitu pula  perusahaan pelat merah yang mana yang akan dipimpinnya.

“Intinya kita bicara soal BUMN. Dan saya mau dilibatkan menjadi salah satu (petinggi) BUMN. Gitu aja. Jabatannya apa, BUMN mana, saya nggak tahu, mesti tanya ke pak menteri. Itu aja sih,” kata Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan bahwa penugasannya di BUMN dalam waktu dekat. Sekitar akhir November atau Desember 2019. “Saya nggak tahu, mungkin Desember atau November. Tanya ke pak menteri. Saya cuma diajak untuk masuk ke dalam salah satu BUMN,” tuturnya.

Dia pun bersedia jika ditugaskan di salah satu BUMN.  “Saya kalau buat negara, untuk bangsa, ya saya mesti bersedia. Saya apa aja juga boleh yang penting bantu negara,” katanya.

Ahok mengaku belum mendapat informasi soal pos yang akan diisinya. Namun dia sudah diajak bicara soal integritas. “Hanya bicara secara global aja, tentang perlunya BUMN diisi orang-orang yang profesional dan punya integritas,” ujarnya.

Apakah Ahok akan memimpin BUMN besar seperti PT PLN (Persero) atau PT Pertamina (Persero)? Atau BUMN lainnya yang tak kalah penting yang sekarang jajaran direksinya akan dirombak?

“Belum jelas ya. Tadi dari bicara PTPN (PT Perkebunan Nusantara) sampai soal Sarinah juga dibicarakan,” kata Ahok.

Sejumlah pejabat mendukung Ahok. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan misalnya. Dia menyebut alasan Ahok akan ditunjuk menjadi bos BUMN karena kinerjanya selama ini bagus.  “Ya kan dia kerjanya bagus,” kata Luhut di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).

Meski begitu, Luhut belum mau membocorkan di BUMN mana Ahok akan memimpin. Dia mengaku belum tahu mengenai posisi strategis Ahok nantinya. “Ya kita tunggu saja,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan senada. BUMN dapat diisi oleh profesional. “Kalau BUMN kan sekarang beberapa bisa diisi oleh profesional. Jadi tidak ada masalah itu,” kata Airlangga usai menghadiri Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Airlangga sendiri tidak ingin memberikan komentar terhadap sosok Ahok yang akan menjadi bos salah satu BUMN. Namun, sosok profesional yang mengisi jabatan tinggi di perusahaan pelat merah merupakan hal biasa. “Kalau sekarang kan ada beberapa profesional duduk di dalam BUMN, kita bicara Telkom, jadi itu bukan suatu hal yang baru,” ungkap dia.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik, Arya Sinulingga, mengatakan, bahwa kinerja direksi PT Pertamina (Persero) tengah dievaluasi oleh Kementerian BUMN. Jajaran direksi Pertamina tengah dibahas kementerian yang dipimpin Erick Thohir tersebut. “Pertamina juga dibahas,” kata Arya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Saat ditanya apakah akan ada perombakan direksi Pertamina, Arya tak menjawab pasti. Ia mengatakan bahwa pembahasan tak melulu berujung pada perombakan direksi. “Dibahas bukan berarti diganti,” tuturnya.

Ditanya lebih jauh mengenai evaluasi direksi, Arya mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan untuk mendukung visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Evaluasi dilakukan pada hampir seluruh BUMN yang jumlahnya mencapai 142. “Pak menteri evaluasi direksi untuk bisa mendukung visi misi Pak Jokowi lima tahun ke depan. Ini kan supportnya BUMN kepada Pak Jokowi maka direksi akan dievaluasi,” ujarnya.

Arya menambahkan bahwa evaluasi ini merupakan hal yang wajar. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah kinerja para direksi selama ini memberikan perubahan ke arah yang lebih baik atau tidak. “Bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau yang sudah kinerja bagus dan dukung visi misi Jokowi pasti oke,” katanya.

Namun Komisi VI DPR RI menyarankan agar Ahok ditempatkan di BUMN yang kinerjanya belum memuaskan. Kinerja Ahok yang dikenal tegas bisa dibuktikan di BUMN yang selama ini jadi sorotan masyarakat.

“Baik saja, karena skill Pak Ahok cukup baik untuk peningkatan kinerja BUMN,” ujar Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung, Rabu (13/11/2019).

Martin menyebut salah satu BUMN yang kinerjanya kurang memuaskan adalah PT Garuda Indonesia. Dia menilai kinerja PT Garuda perlu ditingkatkan secara signifikan. “Terutama untuk BUMN yang ‘flag carrier’ tapi kinerjanya masih belum memuaskan, seperti Garuda, misalnya. (Garuda) itu contoh BUMN yang ‘flag carrier’, tapi kinerjanya masih harus diperbaiki secara signifikan,” jelasnya.

Isu Dewan Pengawas KPK

Selain pernikahannya dengan Puput Nastiti Devi– mantan anggota polisi berpangkat Bripda–dan perceraiannya dengan Veronica Tan di tahun 2018 lalu, Ahok sering dikaitkan dengan jatah jabatan di Pemerintahan Presiden Jokowi. Ahok memang dekat dengan Jokowi sebab dulu pernah menjabat Wagub DKI Jakarta saat Jokowi menjabat gubernur.

Sebelum akhirnya diberi jatah di BUMN, Ahok sempat disebut akan menjabat sebagai Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Posisi yang sangat strategis di lembaga antirasuah itu sempat dikabarkan akan diisi Ahok bersama Antasari Azhar–mantan Ketua KPK yang juga pendukung Jokowi. Namun baik Ahok maupun Antasari membantahnya. Ahok mengatakan kabar itu bohong. “Hoaks, enggak ada,” kata Ahok saat dihubungi Rabu (6/11/2019) lalu.

Ahok menyebut dirinya tak bisa menjadi anggota Dewan Pengawas. Sebab saat ini dirinya merupakan kader partai.  “Saya kader PDIP kan, dewan pengawas harus nonpartisan,” katanya.

Ahok sebelumnya juga didorong menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Ahok diusulkan oleh sejumlah organisasi relawan Jokowi-Ma’ruf yang terverifikasi di Tim Kampanye Nasional (TKN) ketika Pilpres 2019 lalu. Mereka mengusulkan 33 calon menteri dan kepala lembaga berdasarkan hasil Konvensi Kabinet Jilid II yang diikuti 20 organisasi relawan. Namun Ahok tidak masuk gerbong Kabinet Indonesia Maju  det,wis