Didukung Semua Fraksi , Gubernur Khofifah Komitmen Tingkatkan IPM Jatim

Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (4/11/2019).

SURABAYA (global-news.co.id)- Gubernur Jatim  Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim. Komitmen tersebut mendapat dukungan dari seluruh fraksi di DPRD Jatim.

“Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh Fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur  yang kompak ingin mendorong peningkatan  Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bahwa seluruh fraksi memiliki komitmen yang sangat kuat untuk meningkatkan IPM,” kata Khofifah Indar Parawansa kepada wartawan seusai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (4/11/2019).

Menurut dia, peningkatan IPM bisa dilakukan melalui pendidikan, kesehatan dan income. Pada sektor kesehatan dan pendidikan struktur APBD tahun anggaran 2020  mencapai 35 % dari APBD Provinsi Jatim.

Mantan Mensos RI di era Presiden Jokowi itu berharap peningkatan IPM bisa dilakukan bersama-sama, bergotong royong dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk meningkatkan IPM selain melalui APBD Provinsi Jatim, ada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat, dan juga ada dari APBD kabupaten/kota.

“Kita sudah berkirim surat kepada  bupati/walikota agar bisa menyiapkan anggaran untuk menyisir program Paket B dan Paket C. Dengan demikian diharapkan peningkatan IPM bisa dilakukan bersama-sama dengan bergotong royong,” terangnya.

Saat ditanya terkait anggaran Madrasah Aliyah (MA), gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga menyampaikan bahwa anggaran untuk subsidi SPP MA sudah disampaikan usulannya melalui nota keuangan APBD Tahun Anggaran 2020. Untuk SMA/SMK Negeri semuanya dikaver APBD Provinsi. Kemudian kalau SMA/SMK swasta diberikan subsidi SPP. Sedangkan Madrasah Aliyah swasta subsidi SPP dimasukkan dalam APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020, yang saat ini masih tahap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Jatim.

“Kalau Madrasah Aliyah yang negeri full anggaran instansi vertikal berarti Kementerian Agama (Kemenag). Madrasah Aliyah yang swasta kita memasukkan usulan untuk subsidi SPP. Kira-kira posisinya seperti itu,” tandasnya. ani