Butuh 374 Perizinan, Media Diminta Kawal Industri Migas

Kepala SKK Migas Jawa Bali Nusa Tenggara Nurwahidi (tengah) saat membuka Lokakarya Media SKK Migas Jabanusa Periode III bertema Proyeksi Industri Hulu Migas dari Perspektif Media dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Denpasar Bali, Selasa (19/11/2019).

DENPASAR (global-news.co.id) – Media diminta ikut mengawal industri minyak dan gas (migas) agar hambatan-hambatan di lapangan bisa ditekan seminim mungkin. Dengan kawalan media yang objektif dan solutif diharapkan migas tetap menjadi industri strategis bagi negara.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menjelaskan hingga kini industri migas di Indonesia banyak menemui hambatan di lapangan. Terkait perizinan, misalnya. Izin migas di Indonesia melibatkan 17 kementerian/lembaga dan harus mengantongi 374 jenis perizinan. Hampir 60% dari 374 perizinan itu  yang mengeluarkan pemda. Total waktu yang dibutuhkan untuk mengantongi semua perizinan tersebut diperkirakan mencapai 3-4 tahun.

“Bandingkan dengan perizinan di Singapura yang selesai hanya dalam hitungan hari, atau Malaysia dalam hitungan bulan. Perizinan migas di Indonesia kurang menarik bagi investor,” katanya saat menjadi pembicara dalam Lokakarya Media SKK Migas Jabanusa -K3S Periode III bertema Proyeksi Industri Hulu Migas dari Perspektif Media dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Denpasar, Bali, Selasa (19/11/2019).

Menurut Komaidi, untuk mengatasi problem hambatan itu butuh intervensi pemerintah. Kalau intervensi pemerintah tidak jalan karena sumber masalahnya adalah di pemerintah sendiri baik di daerah dan pusat, yang bisa melakukan tekanan terhadap mereka-mereka yang menghambat perizinan adalah publik.

“Siapa publik itu, adalah media massa. Dengan tulisan-tulisannya media bisa menekan pengambil kebijakan baik di level pusat dan daerah untuk mengatasi segala hambatan di industri migas. Biar media yang melakukan revolusi mental pada pengambil kebijakan.,” katanya.

Kepala SKK Migas Jabanusa (Jawa, Bali, Nusa Tenggara) Nurwahidi, mengakui banyak delay project tak sesuai ekspektasi karena jika diurut-urut sumbernya ada masalah dalam hal perizinan. Dan bukan karena faktor teknIs.

“Ya ini masih terjadi. Bahkan kami juga ada hambatan di lapangan dengan pemda. Saya apresiasi kalau media ikut mengawal agar hambatan itu teratasi asal dilakukan secara hati-hati. Jika tidak malah jadi blunder bagi kami dan ini tidak efektif lagi. Tapi saya yakin pemerintah daerah akan mendukung industri migas,” katanya.

Apalagi, lanjutnya, saat ini produksi minyak di Jatim mampu menggeser posisi Riau yang sebelumnya sebagai produsen terbesar di Tanah Air. Capaian produksi minyak di wilayah Jabanusa hingga Juni 2019, dari 13 produsen penghasil minyak dengan aktual total sebesar  264.426, 16 BPOD dan gas bumi sebesar 697,80 MMSCFD.

Dalam sesi sebelumnya dihadirkan pembicara Co Founder Katadata, Heri Susanto, yang mengupas soal Transformasi Media di Era Digital dan Ketua Dewan Penasihat PWI Pusat yang juga Founder Rakyat Merdeka, Margiono, yang bicara tentang Media dalam Revolusi Industri 4.0. tis