Raja’e : Anggaran Desa Sangat Besar Kalau Tak Maju Ya Keterlaluan

Raja’e menyalami Kepala Desa Peserta Pembekalan.

PAMEKASAN (global-news.co.id) – Wakil Bupati Pamekasan Raja’e mengharap adanya cara pandang baru bagi para kepala desa dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Sebab cara pandang lama dalam memimpin desa akan menghambat pembangunan. Karena itu para kepala desa sebelum dilantik mendapat pembekalan terlebih dahulu.

Raja’e mengungkapkan hal itu saat menjadi pemateri dalam pembekalan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa bagi Kepala Desa terpilih yang diselenggarakan di Hotel Madinah Jalan Dirgahayu Pamekasan, Senin (7/10/19).

Pembekalan dilakukan selama tiga hari mulai tanggal 6 Oktober kemarin, diikuti 91 pemenang Pilkades yang dilaksanakan serentak beberapa waktu lalu.

Di antara cara pandang baru dalam kepemimpinan desa mendatang, kata Raja’e, adalah kesesuaian antara program yang dibuatnya dengan program yang ada di atasnya, utamanya program pemerintahan kabupaten.

“Tidak boleh berdiri sendiri, karena kita satu kesatuan, dari semua jenjang, dari semua tingkatan. Desa harus diberi pemahaman dalam merancang, menyusun, RPJM Desa, kemudia desa juga harus diberi pemahaman bagaimana menyusun RAPBDes yang bersesuaian dengan cara pandang RPJMD daerah,” jelasnya.

Raja’e juga menegaskan kepala desa sekarang beda dengan sebelumnya, karena ada fasilitas lebih. Selain itu juga karena desa saat ini sudah otonom.

Juga karena adanya Undang-undang No 22 tahun 2009 kemudian UU No 6 tahun 2014, semua anggaran desa jadi besar.
“Kalau dulu ADD itu paling hanya berkisar Rp 65 juta. Sekarang sudah ada yang sampai Rp 1,9 miliar, ada Rp 1,8 miliar, bahkan ada juga yang sampe Rp 2 miliar. Ini hanya satu desa, ditambah DD dan ADD. Jadi kalau dari dana yang sebesar ini tidak mampu mensejahterakan masyarakat dalam tempo masa kepemimpinannya, ya ini terlalu,” tandasnya.

Dengan adanya kesamaan sudut pandang antara desa dengan daerah, lanjut Raja’e, tidak akan terjadi pembangunan desa yang rofit oriented. Lima sektor prioritas pembamngunan Pamekasan, yakni pendidikan, kesehatan, reformasi birokrasi, dan peningkatan ekonomi di daerah akan berjalan dengan lancar jika ada kesamaan pandang antara desa dan daerah.

Raja’e yang juga mantan Kepala Desa ini mengakui bahwa infrastruktur desa masih cukup memprihatinkan. Tapi di sector pendidikan juga harus digarap secara serius. Di sektor reformasi birokasi jadi desa ini sudah harus ada transparansi dalam pengelolaan anggaran dan keuangan di desa.

“Transparansi penting karena sudah didampingi TP4D di desa. Jadi ada kejaksaaan yang mendampingi, ada kepolisian juga yang bermitra untuk selalu mengawasi proses perjalanan baik itu dalam pos pekerjaan, pertanggungjawaban, dan semuanya itu di desa melalui Babinkamtib di desa masing-masing,” tandasnya.

Pada sector riil misalnya program mobil sehat yang dirancang sebagai bentuk kepedulian di bidang kesehatan juga tentang program desa tematik, maka desa harus menyambut dan harus dituangkan dalam RAPBDes. Jangan sampai daerah buat program tapi tidak masuk di RAPBDes.

“Maka jangan sampai orientasi pembangunan banyak ke infrastruktur. Artinya desa mandiri yang ada diprogram kita tidak bisa kita wujudkan, karena untuk mewujudkan desa mandiri itu juga menjadi garapan desa. Kalau desa gak merancang dalam RAPBdes sulit kita melakukan itu,” pungkasnya. (mas)