Dewan Riset Daerah Disarankan Segera Dikukuhkan

Wabup Raja’e dan Totok Hartono dalam Dialog Refleksi Satu tahun Pamekasan Hebat.

PAMEKASAN (global-news.co.id) – Berbagai elemen masyarakat mengharap agar Bupati Pamekasan Badrut Tamam dan Wakilnya Raja’e tangguh dalam melaksanakan tugasnya. Sekalipun memiliki tugas berat, namun keduanya diminta untuk tidak putus asa dan tetap terus focus untuk merealisasikan janji-janji politiknya.

Harapan itu disampaikan dalam dialog refleksi satu tahun kepemimpinan Badrut Tamam dan Raja’e yang digelar oleh HMI Cabang Pamekasan, di Cafee 11-12 di kawasan Eks PJKA Jalan Trunojoyo Pamekasan, Senin (7/10/19) malam.

Elemen masyarakat yang hadir dalam dialog tersebut antara lain dari kalangan mahasiswa, akademisi, aktifis LSM, anggota legislatif, dan masyarakat umum. Mayoritas dari mereka merupakan mahasiswa para kader HMI dilingkungan HMI Cabang Pamekasan dan para alumni HMI.

Bupati Badrut Tamam tidak bisa hadir dalam acara tersebut. Yang bisa hadir adalah wakil bupati Raja’e. Dia didampingi oleh Sekdakab Totok Hartono dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Pamekasan.
Sementara dari kalangan anggota DPRD yang hadir antara lain Hairul Umam (PKB), Ali Masyklur (PPP), Munaji Santoso (Gerindra). Dari tokoh masyarakat hadir Hairul Kalam mantan Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Taqdirul Amin dan Iskandar mantan anggota DPRD Pamekasan.

Sebelum dialog Raja’e mengemukakan bahwa bersama Badrut Tamam telah berusaha untuk membuat berbagai program terobosan, sesuai dengan janji janji politiknya saat keduanya mencalonkan sebagai bupati dan wakil bupati Pamekasan. Namun, dia mengaku banyak bertemu dengan persoalan yang menuntut kearifan dalam bertindak.

Di antara masukan yang disampaikan peserta dialog adalah soal perlunya Pemkab mengintensifkan Dewan Riset Daerah (DRS). Ali Masykur anggota DPRD Pamekasan dari PPP meminta agar Pemkab segera mengukuhkan dewan riset itu untuk bekerja maksimal guna melakaukan penelitian mencari dan menggali potensi daerah.

“Saya dengar Pemkab telah bentuk dewan riset itu. Saya dapat data di Malang sana Dewan Risetnya dibentuk dan telah bekerja. Semula PAD Malang hanya 170 miliar. Dengan kerja keras dewan riset potensi PAD yang terdata dan tergali akhirnya naik menjadi lebih dari Rp 500 Miliar. Nah di Pamekasan segera lakukan yang seperti ini,” sarannya.

Sementara Kahirul Kalam, mantan Wakil Ketua DPRD Pamekasan meminta agar Pemkab segera mengisis kekosongan sejumlah pimpinan OPD yang hingga kini masih dibiarkan. Disisi lain Ali Masykur juga memberikan masukan agar pelayanan pembuatan KTP segera dibersihkan dari praktek pungutan liar.
Sementara itu Taqdirul Amin mengkritisi soal perlunya peningkatan profesionalisme kerja bidang kesehatan. Dia mengaku anaknya hampir jadi korban akibat kekurang profesionalan seorang dokter, pada saat sang anak tengah di rawat di sebuah Puskesmas tertentu. (mas)