Musda Perbarindo, OJK Berharap Tercipta Kolaborasi

Heru Cahyono (kanan) memukul gong tanda dimulainya Musda Perbarindo Jatim Ke-10 di Surabaya, Kamis (19/9/2019).


SURABAYA (global-news.co.id) – Persaingan yang begitu ketat di sektor keuangan membuat kita harus melakukan perubahan. Terutama di era digitalisasi ini. Karena itu BPR-BPRS mau tidak mau harus melakukan kolaborasi dengan mengembangkan platform bersama (platform based), baik sesama BPR dalam satu industri maupun dengan bank umum atau lembaga jasa keuangan lainnya, seperti asuransi, fintech dan LKM.

Hal itu dikatakan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur, Heru Cahyono saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Jatim Ke-10 di Vaza Hotel di Surabaya, Kamis (19/9/2019). Musda sendiri akan berakhir Jumat 20 September 2019.

“Kolaborasi dan sinergi merupakan salah satu kunci utama keberhasilan perusahaan untuk dapat survive dalam era disrupsi,” tambahnya.

Dalam Musda yang dihadiri sekitar 200 pimpinan BPR/BPRS se-Jatim tersebut, Heru mengatakan, keadaan sekarang sudah lain. Industri digital begitu cepatnya merambah dunia, termasuk ke dunia keuangan, sehingga kita harus mengikutinya. Tantangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ke depan semakin berat. Persaingan bukan hanya dengan bank-bank umum biasa, tapi dari lembaga keuangan lain yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Apalagi di era revolusi industri 4.0, BPR harus bisa mengubah paradigma, karena semua hal sudah berubah dengan eranya teknologi canggih itu.

“Gaya hidup orang sudah berubah. Dari yang sebelumnya, kalau anak lapar mencari ibunya. Kini, anak lapar mencari handphone untuk beli makan secara online,” seloroh Heru.

Bertolak pada kenyataan inilah, agar bisa bertahan di tengah gempuran teknologi yang sangat canggih itu, BPR harus bisa melakukan perubahan. BPR harus bisa berinovasi dan melakukan kreativitas.

“Itu faktor yang sangat menentukan agar bisa bertahan di industri keuangan,” jelasnya.

Dikatakan, mengembangkan teknologi itu, memang banyak kendala. Misalnya, kendala biaya dan sumber daya manusia (SDM). Namun, hal itu bukan sesuatu yang tidak bisa diatasi. Seharusnya, BPR itu bisa berkolaborasi bersama untuk membuat sebuah platform yang bisa diakses semua anggota. Dalam hal ini, platform tersebut bisa untuk menampilkan produk-produk BPR, untuk sistem pembayaran dan sebagainya.

“Dengan begitu bisa menekan investasi, bisa menekan biaya. BPR tidak harus mengeluarkan uang sendiri-sendiri. Biaya bersama, dipakai bersama. Dan ini tentunya harus diinisiasi Perbarindo,” katanya.

Hingga saat ini ada 326 BPR dan BPR Syariah di Jawa Timur. Kinerjanya cukup baik, begitupun dengan pertumbuhannya walau masih di bawah pertumbuhan bank umum lainnya.

Hingga Juli 2019, total aset sebesar Rp 16,7 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun sebesar Rp 11 triliun dengan total kredit yang disalurkan sebesar Rp 12,2 triliun. Namun, yang masih harus diperhatikan adalah tingkat kredit macet. Dari dana OJK pula, hingga saat ini tingkat kredit macet BPR di Jawa Timur sebesar 8,28%, jauh lebih tinggi dibanding bank umum yang hanya 3,69%.

Harus Dihadapi

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perbarindo, Joko Suyanto mengatakan, revolusi industri 4,0 mau tidak mau memang harus dihadapi oleh para pelaku bisnis jasa keuangan termasuk BPR.

“Kita memang harus bisa merespon keinginan pasar agar tidak ketinggalan. Karenanya, kita sedang sudah mulai melakukan banyak langkah agar bisa mengakomodir keinginan pasar ,” katanya.

Kolaborasi memang hal mutlak yang akan dilakukan Perbarindo. Hal itu dilakukan secara bertahap menuju transformasi pelayanan berbasis digital. “Banyak hal yang akan kita lakukan. Dan semuanya masih dalam persiapan. Insya Alloh kami akan perkenalkan saat Munas Perbarindo di Jakarta beberapa bulan ke depan,” katanya.

Hal senada juga dikatakan Dr. Ratna Widyanti, SE. MM, Ketua Bidang Litbang dan SDM Perbarindo Jatim.

“BPR-BPRS harus mempersiapkan strategi Core Banking System yang handal, kuat dan siap beroperasi 24 jam bila ingin terus bersaing. Hal ini tentu juga harus didukung fasilitas interkoneksi terkini secara real time,” katanya.

Dia mengatakan, dukungan regulasi dari OJK sangat diperlukan dalam permasalah teknologi ini. Dengan demikiian BPR-BPRS bisa tetap bertahan di tengah revolusi industry 4.0. Di luar hal tersebut, BPR juga perlu melakukan kolaborasi dan gencar meningkatkan brand awareness BPR serta kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya.

“Saya sepakat, kunci utama kesuksesan BPR-BPRS saat ini, yakni berkolaborasi,” pungkasnya. (Erfandi Putra)